SEJARAH SINGKAT IAIN Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang sekarang berjumlah 14 mungkin bukan merupakan bentuk kelembagaan yang final dalam perkembangan kelembagaan Perguruan Tinggi Islam di Indonesia. Seperti tercatat dalam sejarah, nama Perguruan Tinggi Islam (PTI) di Indonesia terus berubah sebagai upaya meresponi perkembangan masyarakat dan sekaligus juga sebagai obyek tarik menarik antara berbagai kekuatan atau kelompok dalam masyarakat. Kehadiran IAIN di tengah masyarakat pada dasarnya merupakan perwujudan dari suatu cita-cita yang telah lama terkandung di hati sanubari umat Islam Indonesia. Hasrat untuk mendirikan semacam lembaga pendidikan tinggi Islam itu bahkan sudah dirintis sejak zaman penjajahan. Dr. Satiman Wirjosandjoyo dalam Pedoman Masyarakat No. 15 Tahun IV (1938) pernah melontarkan gagasan pentingnya sebuah lembaga pendidikan tinggi Islam dalam upaya mengangkat harga diri kaum Muslim di tanah Hindia Belanda yang terjajah itu. Dikatakan oleh Satiman antara lain bahwa sewaktu Indonesia masih tidur, onderwijs (pengajaran) agama di pesantren mencukupi keperluan umum. Akan tetapi setelah Indonesia bangun, maka diperlukan adanya sekolah tinggi agama. Apalagi dengan kedatangan kaum Kristen yang banyak mendirikan sekolah dengan biaya rendah dan dikelola oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi, maka keperluan akan adanya sekolah tinggi agama Islam itu semakin terasakan lagi dan kalau tidak, pengaruh Islam akan semakin kecil. Demikian alasan Satiman. Gagasan tersebut kemudian terwujud pada tanggal 8 Juli 1946 ketika Sekolah Tinggi Islam (STI) berdiri di Jakarta di bawah pimpinan Prof. Abdul Kahar Muzakkir, sebagai realisasi kerja sebuah yayasan (Badan Pengurus Sekolah Tinggi Islam) yang dipimpin oleh Drs. Mohammad Hatta sebagai ketua dan M. Natsir sebagai sekretaris. Dalam memorandumnya Drs. Moh. Hatta menyatakan bahwa agama adalah salah satu tiang kebudayaan bangsa. Oleh karena penduduk Indonesia 90 % beragama Islam maka pendidikan agama Islam adalah salah satu soal maha penting dalam memperkokoh kedudukan masyarakat. Untuk itu perlu didirikan Sekolah Tinggi Islam (STI). Pada masa revolusi STI ikut Pemerintah Pusat Republik Indonesia hijrah ke Yogyakarta dan pada tanggal 10 April 1946 dapat dibuka kembali di kota itu. Pada November 1947 dibentuk Panitia Perbaikan STI, yang dalam sidangnya sepakat mendirikan Universitas Islam Indonesia (UII) pada 10 Maret 1948 dengan empat fakultas: Agama, Hukum, Ekonomi, dan Pendidikan. Pada 20 Februari 1951 Perguruan Tinggi Islam Indonesia (PTII), yang berdiri di Surakarta pada 22 Januari 1950, bergabung dengan UII yang berkedudukan di Yogyakarta. Sebagai wujud penghargaan pemerintah bagi Yogyakarta sebagai Kota Revolusi, kepada golongan nasionalis diberikan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1949 tanggal 16 Desember 1949. Ini bermula dengan pendirian Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada pada 17 Pebruari 1946 yang kegiatannya tertunda karena Belanda menduduki Yogyakarta pada 19 Desember 1948. Setelah persetujuan Roem Royen ditanda tangani pada 7 Mei 1949 muncul keinginan untuk segera menyelenggarakan kembali pendidikan tinggi nasional. Pada awalnya keinginan itu berhimpitan dengan rencana perbaikan Perguruan Tinggi federal sesuai dengan bentuk negara yang diusulkan Belanda ketika itu, tetapi para republikan tetap menginginkan Republik Indonesia memiliki Perguruan Tinggi sendiri di Yogyakarta. Atas bantuan Sultan Hamengkubuwono IX, beberapa bangunan milik kraton Yogyakarta digunakan untuk kegiatan Perguruan Tinggi dan sejak 7 Desember 1949 semua lembaga pendidikan tinggi negeri yang berada di Yogyakarta digabungkan di bawah satu atap dalam naungan Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang kemudian dikukuhkan dengan PP No. 23 tanggal 16 Desember 1949 tersebut dan sejak 14 Desember 1949 Pemerintah RI secara resmi mulai menyelenggarakan Perguruan Tinggi Negeri yang dikenal dengan Universitas Gadjah Mada. Kemudian pada 1954 kata "universiteit" diganti dengan kata "universitas" dan kata "negeri" dihilangkan sehingga menjadi Universitas Gadjah Mada. Sementara itu, kepada golongan Islam diberikan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN), yang diambil dari Fakultas Agama UII berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1950. Peresmian PTAIN dengan jurusan Da'wah (kelak Ushuluddin), Qodlo (kelak menjadi Syari'ah) dan Pendidikan (Tarbiyah) menjadi Perguruan Tinggi Negeri dilakukan pada 26 September 1951. Sementara di Jakarta, enam tahun kemudian berdiri pula Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) pada 14 Agustus 1957 berdasarkan Penetapan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1957. Dalam rangka menjadikan PTAIN Yogyakarta dan ADIA Jakarta lebih memenuhi kebutuhan umat Islam akan pendidikan tinggi Agama Islam, dikeluarkanlah Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1960 tentang pembentukan Institut Agama Islam Negeri. Menurut dokumen ini, penggabungan itu diberi nama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) "Al-Jami'ah al-Islamiah al-Hukumiyah" yang berkedudukan di Yogyakarta, dengan PTAIN Yogyakarta sebagai Induk dan ADIA Jakarta sebagai fakultas dari Institut baru tersebut. IAIN ini akhirnya diresmikan pada 24 Agustus 1960 di Yogyakarta oleh Menteri Agama, K. H. Wahib Wahab. Perkembangan IAIN yang pesat dengan bermunculannya fakultas-fakultas cabang di berbagai pelosok tanah air menyebabkan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 1963, yang memungkinkan didirikannya suatu IAIN yang terpisah dari pusat. Sudah barang tentu, berdasarkan pertimbangan historis, Jakartalah yang pertama mendapatkan kesempatan untuk memiliki IAIN baru ini. Dengan demikian, IAIN Jakarta adalah IAIN kedua yang berdiri setelah IAIN Yogyakarta. Kini, IAIN sudah berjumlah 14 buah dengan dibukanya IAIN terakhir di Sumatra Utara pada 1973 oleh Menteri Agama waktu itu, Prof. Dr. H. A. Mukti Ali. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 1965, maka terhitung sejak 1 Juli 1965 IAIN "Al-Jami'ah" di Yogyakarta diberi nama Sunan Kalijaga, nama salah seorang tokoh terkenal penyebar agama Islam di Indonesia. Kini hampir 49 tahun sudah usia IAIN Sunan Kalijaga, dihitung sejak diresmikannya PTAIN pada 26 September 1951. Penetapan tanggal ini dikuatkan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 100 Tahun 1982 dan Keputusan Menteri Agama No. 399 Tahun 1993 tentang Statuta IAIN Sunan Kalijaga. IAIN-IAIN lain juga diberi tambahan nama seperti Syarif Hidayatullah untuk IAIN Jakarta, Walisongo untuk Semarang, Sunan Gunung Jati, Bandung dan sebagainya.*** Disadur dari Artikel Atho Mudzhar, "Kedudukan IAIN sebagai Perguruan Tinggi"