Swara Ditpertais: No. 6 Th. II, 6 April 2004 STRATEGI PENGEMBANGAN PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM H. Arief Furqan, M.A., PhD Dewasa ini jumlah perguruan tinggi Agama Islam dari hari ke hari secara kuantitas mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Ada sekitar 400 lebih PTAIS yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik dalam bentuk Sekolah Tinggi, Universitas dan lain sebagainya. Tentu saja dengan jumlah tersebut, dilihat dari segi kuantitasnya, patutlah untuk disyukuri. Namun demikian perlu dipertanyakan sejauhmanakah kondisi dari sebagian PTAIS tersebut. Artinya sejauhmanakah kualitasnya. Apakah mereka sudah benar-benar menjadi Perguruan Tinggi, atau hanya sekedar menjadi lembaga "penjual" ijazah, yang tidak pernah mengetahui bagaimanakah kompetensi dan daya serap (akseptabilitas) lulusannya di masyarakat. Oleh karena itu, melihat keadaan makro PTAIS sekarang ini, pengembangan PTAIS menjadi kebutuhan yang amat mendesak, apalagi dikaitkan dengan tugas pemerintah (baca: Depag). Dewasa ini jumlah perguruan tinggi agama Islam dari hari ke hari, secara kuantitas mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan.. Ada sekitar 400 PTAIS yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik dalam bentuk Sekolah Tinggi, Universitas, dan lain sebagainya. Tentu saja dengan jumlah tersebut, dilihat dari segi kuantitasnya patutlah untuk disyukuri, namun demikian perlu juga dipertanyakan sejauhmanakah kondisi dari sebagian PTAIS tersebut, artinya sejauhmankah kualitasnya. Apakah mereka sudah benar-benar menjadi Perguruan Tinggi, atau hanya sekedar menjadi lembaga “penjual” ijazah, yang tidak pernah mengetahui bagaimanakah kompetensi dan daya serap (acceptabilitas) lulusanya di masyarakat. Oleh karena itu, melihat keadaan makro PTAIS sekarang ini, menjadi kebutuhan yang amat mendesak, apalagi dikaitkan dengan tugas pemerintah (baca: Depag) untuk mengembangkannya. Sebagaimana diketahui bahwa tugas pemerintah dalam pendidikan agam Islam adalah memberikan layanan tinggi di bidang ilmu agama yang terjangkau. Untuk peran ini biasanya dilakukan oleh PTAIN dan tentu saja dibantu oleh lembaga pendidikan masyarakat, yaitu PTAIS dalam rangka ikut membantu mencerdaskan kehidupan bangsa. Disamping memberikan layanan pendidikan tinggi, maka tugas pemerintah lain yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan perlindungan dari kemungkinan menderita kerugian karena adanya “mal-praktik” dalam bidang pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, pengawasan menjadi bagian yang urgen dan tidak terpisahkan dalam upayanya untuk melindungi kepentingan masyarakat dan meminimalisir mal-praktik dalam bidang pendidikan. Dulu pengawasan dilakukan oleh pemerintah via Kopertais yang secara tidak langsung diperankan oleh (IAIN/STAIN), sedangkan UIN/IAIN/STAIN itu sendiri tidak pernah diawasi. Keadaan ini mengisyaratkan bahwa keberadaan PTAIS “se-olah-olah” mutunya dibawah IAIN/UIN/STAIN sebagai Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri. Namun dengan adanya kemajuan dan perkembangan zaman, keberadaan PTAIS justru kadang lebih bermutu dari pada PTAIN itu sendiri. Dengan demikian, ada beberapa PTAIS yang mempunyai kualitas atau mutu yang melebihi PTAIN, ini bisa menjadi sinyalemen yang positif, untuk itu perlu diketahui sejauhmanakah kriteria bahwa suatu PTAIS bisa diakategorisasikan mempunyai standar yang bermutu versi masyarakat ataupun sebagaimana yang diinginkan pemerintah. Kriteria Pendidikan Yang Bermutu Untuk melihat apakah suatu PTAIS bermutu atau tidak, maka setidaknya dapat dilihat dari adanya pengakuan. atau judgement. Yaitu pengakuan dari pemerintah dan masyarakat menjadi salah satu tolak ukurnya. Pada umumnya, baik masyarakat ataupun pemerintah menginginkan bahwa profile PTAIS yang bagus adalah otonom, mandiri, bermutu dan accountable. Mandiri dalam arti dana, otonom dalam arti punya independensi dalam menentukan kebijakan akademis, sehingga mereka dapat memberikan layanan pendidikan bermutu yang pada gilirannya dapat menghasilakan output mahasiswa yang bermanfaat bagi masyarakat. Hal yang sama juga berlaku bagi PTAIN. Mandiri dalam dana tentu saja sudah menjadi kenyataan bagi PTAIS sampai saat ini, mereka mencari dana sendiri melalui yayasan, dari mahasiswa dan donatur lainya untuk membiayai pendidikanya. Sedangkan yang dimaksud dengan kriteria suatu pendidikan dapat dikatakan bermutu atau tidak, ia dapat diukur dari dua kriteria sebagai berikut. Pertama, suatu lembaga pendidikan dapat dikatakan bermutu apabila dapat menghasilkan lulusan yang bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan ilmu yang dipelajarinya. Dosen dan gedung yang bagus hanyalah merupakan sarana, artinya tidak dapat dijadikan sebagai ukuran atau indikator yang dapat menggambarkan mutu lulusan. Karena dosen atau gedung yang bagus tidak secara langsung merefleksikan kualitas lulusan. Dosen dan gedung yang bagus hanyalah merupakan sarana saja. Jadi kita akan salah tangkap, misleading, kalau melihat gedung yang bagus, lalu ditarik kesimpulan bahwa lulusan atau mutu perguruan tersebut berarti bagus. Kedua lulusan dapat mengamalkan ilmu dan mempunyai sikap, ketrampilan yang berguna demi kemaslahatan masyarakat. Ukuranya adalah setelah lulus mereka dapat mengamalkan ketrampilan ilmunya untuk masyarakat. Kelemahan Dan Kekuatan PTAIS Lalu bagaimana kondisi PTAIS dewasa ini? Untuk dapat melihatnya mari dilihat secara objektif, baik kekuatan sekaligus kelemahannya. Karena PTAIS, memang mempunyai dua potensi tersebut secara bersamaan. Faktor yang menjadi kekuatan bagi PTAIS antara lain, pertama mempunyai semangat juang yang tinggi. Sebagaimana diketahui, berdirinya PTAIS merupakan inisiatif dari masyarakat. Mereka bermusyawarah dan mengumpulkan dana awal, begitupula meminta izin pendirian dari pemerintah, kesemuanya merupakan kemauan dari masyarakat itu sendiri, jadi tidak disuruh oleh pemerintah. Beda dengan PTAIN yang dibentuk atas inisiatif pemerintah, kemudian mencari orang dan disediakan dana, dan lain sebagainya. Karena merupakan insiatif dari masyarakat, maka biasanya semangat untuk membesarkan dan berjuangnya lebih tinggi di PTAIS. Kedua, PTAIS dibiayai sendiri oleh masyarakat dan tidak bergantung pada dana pemerintah.Gedung dan gaji dosenya, semuanya dibiayai oleh masyarakat, baik dari mahasiswa ataupun berasal dari sumbangan para funding, donatur dan lain sebagainya. Merupakan kekuatan PTAIS yang ketiga adalah ia bermental entrepreneur (wirausaha). Salah satu ciri-ciri sikap mental enterpreneur adalah ulet dan pantang menyerah. Ketika menghadapi kesulitan mereka tidak mudah frustasi atau pasrah, melainkan terus berusaha dalam mengatasi kesulitan itu. Beda dengan mental pegawai negeri yang suka menyerah dan suka menyerahkan pekerjaan kepada orang lain. Memang ada PTAIS yang mudah menyerah dan tidak ulet, tapi sebagian PTAIS yang besar dulunya mereka telah melalui perjuangan yang maha berat dan melelahkan, tapi tetap ulet dan tidak menyerah. Kekuatan PTAIS yang keempat adalah tidak terlalu birokratis. Birokrasinya dibuat ramping supaya efisien, efektif dan menghemat biaya, tapi dengan ramping tersebut ditekankan untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Ini tentu saja berbeda dengan PTAIN yang biasanya membesarkan lembaganya, dalam arti struktur lembaganya, karena dengan begitu maka dana akan bertambah banyak, dan semua orang mendapatkan pemerataan bagiannya. Sedangkan yang menjadi kelemahan dari sebagian PTAIS dewasa ini antara lain, pertama, mutu lulusan sebagian besar PTAIS belum sesuai dengan harapan masyarakat. Banyak lulusan PTAIS yang hanya sekedar lulus saja, mereka memegang ijazah atau gelar, namun tidak mempunyai kompetensi keilmuan, ketrampilan, skill yang memadai ketika terjun ke masyarakat. Mereka merasa tidak mampu, “gagap” ketika berdialetika dengan realitas di luar kampus, karena memang tidak mempunyai kompetensi yang memadai. Mereka (lulusan) hanya diberikan selembar ijazah tanpa memiliki ketrampilan tertentu. Ini yang sering saya sorot sebagai tindakan mal-praktik dalam dunia pendidikan, waktu, umur dan energi mereka “disandra” sekian tahun lamanya hanya untuk mempelajari sesuatu yang tidak jelas arah dan tujuanya. Kedua, ada PTAIS yang belum mandiri, baik dalam segi pendanaan, maupun akademik. Kelemahan PTAIS dari segi pendanaan bisa dilihat dari banyaknya PTAIS yang didirikan hanya dengan mengandalkan modal “tekad” tanpa memiliki dana operasional yang mencukupi. Dengan modal tekad mereka mengumpulkan beberapa orang. Dengan dana yang terkumpul akhirnya mereka mendapatkan izin, bahkan izin yang diberikan terkadang merupakan “belas kasihan” semata. Ini jelas modal nekad atau bonek, karena dana untuk membiayai pengeluaran secara operasional saja, seperti gaji karyawan, dosen terkadang belumlah mencukupi (defisit). Apalagi untuk menyelenggaran kegiatan akademik yang bermutu, menyiapkan fasilitas, sarana dan prasarana lainnya. Sedangkan indikasi belum mandiri dalam bidang akademik bisa dilihat dari dua sisi, yakni kemampuan menjual program yang menarik dan kemampuan dalam menyusun program pendidikan sendiri yang menarik. Banyak PTAIS yang belum dapat menjual program yang menarik. Padahal ini merupakan persoalan penting, karena PTAIS pada hakekatnya merupakan usaha penjual jasa pendidikan swasta dimana kehidupan mereka sangat bergantung kepada apresiasi mahasiswa/masyarakat sebagai pengguna, user. Sebagaimana diketahui bahwa sebagian dari PTAIS masih banyak yang mengandalkan dana dari mahasiswa untuk membiayai operasional penyelenggaraan program pendidikannya. Kalau mahasiswanya tidak banyak, maka dana operasionalnya akan kurang. Dan ini tentu akan mempengaruhi kinerja PTAIS. Padahal animo mahasiswa yang banyak ini sangat dipengaruhi oleh performance programnya bukan karena “iming-iming” ijazah saja. Dan kebanyakan PTAIS tidak berhasil menunjukkan program yang bisa menarik mahasiswanya, karena program seringkali disusun didasarkan atas trend yang sedang berkembang. Sebagai PTAIS yang bagus, maka ia harus dapat menunjukkan apa manfaat setelah mereka mengambil program tertentu di lembaganya. Artinya setelah lulus, mereka akan dapat kerja apa, dsb. Disamping sebagian PTAIS, belum dapat menjual program yang menarik, mereka juga belum dapat menyusun program pendidikan sendiri yang menarik. Kalau program yang dijual saja tidak menarik, maka harus mempunyai kreativitas dan kemampuan untuk dapat merubahnya. Sayang, masih sedikit PTAIS yang mempunyai inovasi untuk itu, contohnya adalah dalam hal kurikulum, masih banyak kurikulum PTAIS yang sekedar meng-copy atau taqlid buta dengan kurikulum IAIN. Meskipun ada PTAIS yang sudah mapan dan dapat menyusun kurikulum sendiri, namun tidak sedikit yang hanya sekedar mengekor IAIN atau PTAIS lainya yang sudah maju. Mengapa kelemahan sebagaiman tersebut di atas bisa terjadi? Ada faktor yang menyebabkan kelemahan-kelemahan. Yang pertama dan sangat menentukan adalah faktor kepemimpinan, leadership dan menejemen di PTAIS. Menejemen di PTAIS sebagian besar masih mengadopsi model menejemen ormas (organisasi masyarakat) yang diekelola dengan banyak orang. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip usaha swasta yang ramping dan memilih orang yang benar-benar mampu. Sementara di PTAIS orang yang dipilih adalah mereka yang mau, bukan mampu. Bahkan seringkali masih tergantung oleh figur atau tokoh sebagai the solidarity maker. Kedua, kurikulum yang tidak menarik dan tidak jelas arahnya. Hal ini bisa terjadi karena kurikulum yang ada hanya diambil secara “mentah-mentah” dari IAIN atau PTAI lainya tanpa diketahui apa dan mengapa kurikulum tersebut disusun sedemikian rupa. Ketiga, proses belajar mengajar (PBM) yang tidak mendukung tercapainya tujuan. Karena proses belajar mengajar pada dasarnya merupakan pelaksanaan rencana pendidikan yang telah dibuat matang dengan wujud kurikulum, maka kurikulum yang sekedar comotan akan mempengaruhi proses belajar mengajar. Keempat, kompetensi dosen yang masih rendah. Harus diakui bahwa dosen yang ada di beberapa PTAIS sebagian besar masih dibawah standar. Rendahnya kualitas dosen ini sebagai akibat lanjutan dari dana yang kurang, sehingga tidak mampu merekrut dosen yang berkualitas. Kalaupun ada, seperti Doktor atau Profesor seringkali dipakai sebagai pajangan untuk meningkatkan citra PTAI yang bersangkutan. Kelima, lingkungan belajar yang kurang kondusif yang ditandai dengan tidak tumbuhnya “suasana akademis” atau keilmuan yang bagus, yakni rendahnya keinginan untuk meneliti, mengkaji atau belajar bagi komunitasnya. Sehingga kondisi PTAIS tidak ubahnya sebagaimana madrasah. Keenam, fasilitas belajar yang kurang memadai, yakni tidak adanya laboratorium bahasa, buku, perpustakaan ataupun ruang komputer dan internet. Ketujuh, penerimaan input mahasiswa yang kurang tidak selektif. Karena yang ada hanya itu, maka akhirnya seadanya saja. Sebagai dampaknya adalah banyak para lulusan yang dilepas (diwisuda) yang sebetulnya belum siap terjun ke masyarakat. Keadaan ini bisa dijembatani dengan melakukan program remidial untuk menyiapkan mahasiswa yang akan masuk. Dan yang terakhir sebagai penyebab adanya kelamahan PTAIS adalah dana yang tidak mandiri, yakni dipersiapkan sambil berjalan dan akhirnya PTAIS kurang dapat menarik dukungan dan minat masyarakat. Dikaitkan dengan tugas pemerintah (Depag) dalam hal ini Kopertais sebagai tangan panjang Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, maka ada beberapa sistem pembinaan yang perlu dirombak. Karena pembinaan yang selama ini dilakukan oleh Kopertais sebagai pengawas, lebih berat kepada model sistem Ujian Negara Cicilan (UNC) yang lebih bersifat formal administratif. Padahal ide dasar UNC, yaitu sebagai penjaga standar mutu PTAIS, hanya saja pelaksanaanya di lapangan banyak mengalami distorsi. Sebagai penjaga mutu, kadang justru Kopertais-lah yang menurunkan standar mutu tersebut. Mungkin karena kasihan terhadap mahasiswa atau satu dan lain hal akhirnya yang mestinya tidak lulus, namun diluluskan pula. Oleh karena itu, dengan mengambil momentum era reformasi yang tengah berjalan, Kopertais harus mampu meningkatkan peran dan pemberdayaanya terhadap PTAIS. Untuk itu, diperlukan paradigma baru dalam pemberdayaan (Kopertais) vis a vis PTAIS, upaya tersebut antara lain, dengan lebih menekankan pada program pemberdayaan PTAIS tanpa mengurangi fungsi administratif dan pengawasan. Dan pengawasan mutu tidak lagi melalui UNC. Perubahan ini tentu masih perlu ada kajian yang matang format apa yang bagus pasca UNC, mungkin bisa melalui survey, tes sampling, akreditasi, dan juga penilaian masyarakat yang tidak kalah penting. Dengan demikian Kopertais ke depan berfungsi sebagai secara administratif (mencatat jumlah dan melaporkan kondisi PTAIS), dan juga memberdayakan (sebagai konsultan), dan juga sebagai asosiasi PTAIS yang “semi” pemerintah. Penutup Untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas PTAIS, diperlukan adanya program pemberdayaan dengan memberikan “kebebasan” bagi PTAIS untuk dapat menyusun kurikulum sendiri berdasarkan kompetensi lulusan yang diharapkan. Sekarang sudah dimulai oleh Dirjend Bagais lewat Ditpertais dengan membuat rancangan KBK (kurikulum berbasis kompetensi). Jadi, kita tidak perlu lagi mendapatkan laporan proses, akan tetapi menunggu hasil lulusannya seperti apa. Memberikan stimulus berupa bantuan pelatiahan-pelatihan yang terdiri dari pelatihan kepemimpinan, pengembangan kurikulum, PBM (Proses Belajar Mengajar), evaluasi, penggalian dana, penyusunan renstra, pelatihan dosen dan peneliti, publikasi karya ilmiah, dsb merupakan bagian dari komitmen untuk meningkatkan kualitas PTAIS.***