MENGUSUNG GERAKAN KRITIS DI PTAI

Tidak mudah mengubah paradigma kegiatan di lingkungan PTAI. Salah satu paradigma yang sulit dirubah di lingkungan PTAI adalah terkait dengan pola pengabdian masyarakat yang menggantungkan pada proyek pemerintah, dengan model pendekatan top down, terkesan banyak menggurui, masyarakat dipandang sebagai objek bukan sebagai subyek pembangunan. Demikian ini yang justru menyebabkan tidak efektifnya tridarma perguruan tinggi.

Tidak efektifnya tridarma perguruan tinggi inilah yang menjadi latar belakang diselenggarakannya pada tanggal 3 Mei 2005 di Wisma Sejahtera, Cipete, kegiatan Temu Pengelola Pengabdian pada Masyarakat di lingkungan PTAI. Banyak hal terkait dengan pengabdian masyarakat di lingkungan PTAI yang belum dapat dilaksanakan. Bahkan, terkesan kita abaikan. Hal yang menyebabkan kurang berfungsinya pengabdian pada masyarakat di lingkungan PTAI, sebagaimana diakui oleh peserta dari Porwokerto, karena kecenderungan paham kemapanan yangsudah tertanam ditengah birokrasi.

Oleh karena itu, kita perlu mengusung gerakan kritis di PTAI. Karena, sebagaimana ditegaskan Totok Raharjo, salah satu nara sumber dalam kegiatan ini, jika tidak menggunakan cara seperti ini, selamanya pengabdian pada masyarakat di lingkungan PTAI akan berjalan lamban dan sangat elitis. Pengabdian masyarakat yang menggantungkan pada proyek pemerintah, dengan model pendekatan top down, terkesan banyak menggurui. Masyarakat dipandang sebagai objek bukan sebagai subyek pembangunan.

Secara konkrit, ditegaskan oleh Direktur Lakpesdam NU, bahwa melakukan pengabdian pada masyarakat dapat menggunakan pola-pola yang selama ini efektif, yaitu dengan membentuk forum warga, pengelompokan warga pada suatu wilayah atau sektor kepentingan tertentu yang mengorganisasi diri untuk tujuan tertentu. Antara lain penyediaan ruang bagi warga yang berada pada posisi marginal, penguatan solidaritas warga, penyelesaianpersoalan warga, penguatan posisi warga dalam pengambilan keputusan publik, pemberdayaan ekonomi warga.

Terbentuknya forum warga karena masalah yang bersifat internal, eksternal, atau internal-eksternal. Masalaha internal itu antara lain, kebutuhan peningkatan ekonomi warga, hasrat partisipasi nyata dalam proses pembangunan. Masalah eksternal seperti adanya program pemerintah atau pengusaha yang memerlukan partisipasi warga. Sedangkan, prinsip-prinsip yang harus ada pada forum warga ialah : Partisipatoris, transparan, inklusif, pemihakan kepada pihak marginal, transformatif, lokalitas. (Ubay)