Banner Swara Ditpertais
Menu Utama
Menu Utama
 
  M E N U
Dewan Redaksi
No.27 Th. III, 02 Mei 2005
No.25 Th. III, 15 Maret 2005
No.24 Th. III, 03 Feb 2005
No.23 Th. III, 01 Jan 2005
No.22 Th. II, 23 Des 2004
No.21 Th. II, 18 Des 2004
No.20 Th. II, 30 Nov 2004
No.19 Th. II, 15 Nov 2004
No.18 Th. II, 30 Okt 2004
No.17 Th. II, 15 Okt 2004
No.16 Th. II, 30 Sep 2004
No.15 Th. II, 17 Sep 2004
No.14 Th. II, 31 Ags 2004
No.13 Th. II, 15 Ags 2004
No.12 Th. II, 31 Juli 2004
No.11 Th. II, 17 Juli 2004
No.10 Th. II, 26 Jun 2004
No.9 Th. II, 15 Jun 2004
No.8 Th. II, 12 Mei 2004
No.7 Th. II, 17 Apr 2004
No.6 Th. II, 6 Apr 2004
No.5 Th. II, 24 Feb 2004
No. 4 Th. I, 6 Des 2003
No. 3 Th. I, 6 Nov 2003
   
PERTEMUAN PEMBANTU REKTOR I, PEMBANTU KETUA I WAKOR DAN KOPERTAIS SE-INDONESIA


Swara Ditpertais: No. 17 Th. II, 18 Oktober 2004

PERTEMUAN PEMBANTU REKTOR I, PEMBANTU KETUA I WAKOR DAN KOPERTAIS SE-INDONESIA

Upaya untuk melaksanakan kegiatan pertemuan antara Pembantu Rektor I (IAIN/UIN) dan Pembantu Ketua I (STAIN) berikut para Wakor dan Sekertaris Kopertais se-Indonesia agar duduk dalam “satu meja” kemarin baru saja berakhir pada awal bulan oktober (1-3 Oktober 2004). Acara ini sebagaimana laporan Nifasri, M.Pd telah dirancang lama, namun karena ada beberapa kesalahan tehnis, kegiatan ini mengalami penundaan hingga sekarang ini baru bisa terlaksana. Pertemuan ini dirancang untuk membicarakan dan mendiskusikan lima KMA, evaluasi Prodi, Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi dan lain sebagainya.

Lima KMA yang dimaksudkan adalah pedoman pendirian PTAI nomor 394 Tahun 2003. Koordinatorat Perguruan Tinggi Agama Islam nomor 155 Tahun 2004, Pedoman Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada PTAI nomor 156 Tahun 2004, Pedoman

Kegiatan ini merupakan forum untuk mensosialisasikan kebijakan ditpertais yang nanti selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Dirjen yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Direktur. Sedikit gambaran bahwa forum ini berusaha mendiskusikan dan memperdalam kebijakan strategis pengembangan PTAI , Pendirian Perguruan Tinggi, Sistem evaluasi Program studi dan lain sebagainya yang berkaitan dengan konsern kita dalam meningkatkan mutu lulusan. Pembahasan ini diharapkan outputnya adalah adanya sistem evaluasi program studi yang akan lebih strategis dan cepat untuk mengadakan evaluasi.

H. ARIEF FURQAN, M.A, Ph.D

Pada pertemuan kita ini marilah kita niati ibadah supaya kita akan dapat ilmu sekaligus pahala. Tugas kita adalah berupaya memastikan PT yang kita pimpin akan bermutu dan berguna bagi masyarakat dan mampu memberikan sumbangan atas pengembangan keilumuan. Jadi jangan mengalami distorsi, tugas hanya sekedar memimpin, merencana, apalagi sekedar menandatangani . Kita bekerja karena dituntut atas hasil yang kita berikan. Kita harus malu umur sudah empat puluh tahun, tapi belum mempunyai hasil apa-apa, dan jawabannya sekedar sedang mengusahakan. Tugas pembantu Rekor dan Pembantu Ketua, tentu membantu rektor dan ketua PTAIN. Dalam beberapa kesempatan saya memang selalu menegaskan kedua hal tersebut. Hasil pendidikan dan penelitian yang diabdikan kepada masyarakat. Indikator mutu antara lain ditentukan oleh Kepemimpinan, ledearship, kurikulum (peta atau jalan), Proses belajar mengajar (penerapan rencana), dosen (tukangnya), fasilitas (limited), lingkungan belajar/campus culture (budaya ilmiah, habit academic), Kesiapan belajar para mahasiswa (row input), dana operasional (perlu pimpinan yang kreatif).

Oleh karena itu, kita perlu meminimalisir handicapt dari tantangan yang mengahadang mutu lulusan. Pertemuan ini dimaksudkan untuk lebih mempuyai kemampuan memanage (a man who does the right things). Ini sesuai dengan Prosedur / tidak menyalahi aturan, hasil tidak penting (manager). Kalau pemimpin akan lebih kreatif, yang penting hasilnya. Manageman adalah kemampuan menggerakan orang untuk mencapai tujuan berasama, oleh karena itu pertama kali dibutuhkan kesepakatan lebih dulu (kesamaan platform), harus tahu pula bagaimana situasi jalanan, lihat lingkungan, apa saja yang mau dilewati, bagaimana kita tahu bahwa goals yang ditetapkan itu telah dicapai.

Renstra merupakan derivasi akhir, dengan melihat kekinian, kedisinian dan mampu menganalisa perubahan lingkungan masyarakat yang begitu cepat. Disinilah perencanaan strategis dibuthukan yang didesain untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang begitu cepat. Pertama kali kita harus memantapkan visi, ke mana kita akan pergi. (semuanya bagus, tapi kapan semuanya itu akan tercapai?). Visi ada rencananyan ada strateginya, tapi kalu orang mimpi, tidak punya strategi (hanya ingin!!).

Setelah menentukan strategi kita tentukan sasaran-sasaran yang akan kita lewati. Kita juga harus mempunyai ukuran-ukuran keberhasilan, supaya clear and distintively. Ukuran ini sebagai bahan akuntabilitas bagi kita yang dalam menjalankan PTAIN yang dapat anggaran tetap dari Pemerintah (DIP/DIKS)

Ukuran program harus mempunyai sasaran yang jelas (kamu tipulah saya). Fenomena dosen mengumpulkan kredit point. Ketika membuat program, maka akan dilihat berapa biayanya, tapi yang lebih penting lagi adalah hasilnya (mentertawakan dirjen dengan biaya 1,2 Milyar? Kasus ketua prodi disuruh buat KBK). Pertemuan ini antara lain nanti akan membicarakan rambu-rambu, menejemen dalam mengelola PTAIN. Termasuk didalmnya standar minimal orang untuk membuka PTAI. Pedoman menteri tentang Kopertais dengan menghilangkan UNC. Waktu itu di Kopertais ada jendela bina PTAIS tapi kurang dimaksimalkan oleh IAIN/Rektor yang bersangkutan. Petunjuk pembukaan kurikulum dan pembukaan prodi.

Itulah beberapa rencana kita yang selanjutnya akan dibahasa besok. Dengan membaca basmalah marilah pertemuan ini kita buka dengan membaca hamdalah.

Wasalamu’alaikum wr. Wb.

HARI SABTU, 2 OKTOBER 2004

Dr. Nusamad Kamba

Sebagaimana yang telah disampaiakn (quality assurance), tidak perlu putus asa, alkhoufu dan raja’. Saya ingin menggarisbawahi bahwa fenomena pembukaan program studi baru bahwa modernisasi pendidikan Islam lebih cepat dari dan juga transformasi IAIN menjadi UIN dan STAIN ke IAIN. Saya mempunyai keyakinan model pendidkan di Indoensia mempunyai keunikan . Dalam konteks ini rambu-rambu diugnkan unuk menjamin kualitas PT. Dengan hormat selanjutnya kami persilahkan kepada Bpk Direktur untuk menyampaikan rambu untuk menjamin mutu, begitupula sistem evaluasi dan merampungkan pembidangan studi Islam.

H. ARIEF FURQAN, M.A, Ph.D

Materi yang diberikan kepada saya adalah tentang sosialisai evaluasi pendidikan. Sebelumnya coba anda lima KMA yang sudah ada di trangan Bapak/Ibu yang sebagian sudah ditindaklanjuti dengan SK Dirjen.

Kita mulai dengan membicararakan tentang pedoman pendidirian Perguruan Tinggi. Dalam pendidirian PT memerlukan izin dari Depag. Izin merupakan label yang diberikan oleh Dirjen dalam rangkraka melindungi kepentingan masyarakat dari kemungkinan terjadinya mal-praktik daam penyelenggerana penddiakan agama.

Persyaratan minimal untuk mendiriakan perguruan tingi apa? Harus ada standarisasi minimal, jangan hanya sekedar ingin kemudian diberi izin. Kalau sampai diberi izin koko ternyata menipu, ini baru bisa komplain ke pemberi izin. Dalam persyaratan minimal pasal empat disebutkan bahwa Perguruan Tinggi haru memiliki program studi, memiliki dosen, dia mempunyai RIP (harus ada rencana memang mau dikembangkan lebih jauh, sayang seringkali RIP tersebut hanya sekedar mencontoh), harus ada analisi terhadap calon mahasiswa (biasanya hanya sekedar menyebutkan bahwa seluruh wilayah ada empat MA dan SMU, tapi ternyata hanya sekedar harapan. Karena setelah dibuka yang mendaftar Cuma tiga), analisis masyarakat terhadap kebutuhan keilmuan vis a vis pekerjaan. Ada contoh prodi kependidikan Islam, ini mau kemana nomenklaturnya apa?, sumber pembiayaan (ini penting, disamping sarana dan prasarana). Harus pula penyelenggara PTAI (badan hukum) ada Statuta.

Prosedur untuk minta izin adalah, mengajukan surat permohonan izin kepada menteri agama via Dirjen kelembagaan agama Islam, nanti akan ada visitasi dan diperiksa oleh team. Berdasarkan visitasi tersebut akan ditentukan boleh dan tidak menyelnggarakan
Prndidikan.

Begitupula ada pelaporan, yang akan memungkinkan untuk melihat sejauhmana perkembangan yang ada, bahkan berdasarkan penjelasan yang lain tiap semester. Pembinaannya aadalah dilakukan oleh Dirjen, dan kalau menyimpang dari ketentuan yang ada, maka akan kita tegur, dengan menghentikan bantuan sarana. Begitupula kalau berprestasi akan kita support dengan menambahi anggran. Berdasarakan UU Sisdiknas 2003, pemerintah tidak boleh mendiskriminasikan antara PTAIS dan PTAIN. Kalau nanti memang “bandel” akan ditutup, disuruh ngajar malah ribut rebutan jabatan.

Saya hanya sekedar memberikan higlight, nanti kita lanjutkan dalam dialog. Pembentukan Kopertais adalah melalui Dirjen dan yang diangkat adalah Rektor. Kepala Kopertais bisa mengangkat Wakor untuk membantu tugas-tugas yang ada. Masa bakti koordinator dengan didahului serah terima. Anggaran Kopertais berasal dari Dirjen disamping IAIN/UIN dan sumber lain yang sah (jangan suka memungut) Bisanya masyarakat disuruh membiayai masyarakat. Dirjen akan mengevaluasi kinerja Kopertais.

Wasdalbin dulu hanya untuk PTAIS, sekarang PTAIN harus juga ada pengawasan, pengendalian dan pembinaan ini supaya PTAIN bisa berkompetisi dengan PTAIS. Begitupula PTAIS juga harus mempunyai estimasi supaya bisa “ancang-ancang” lima tahun ke depan. Kita sering mendengar adanya PTAIS hantu, tidak ada mahasiswa tapi dapat mengeluarkan ijazah…

Pemerintah mestinya akan lebih galak terhadap mutu PTAIN, karena didanai oleh pemerintah. Kalau lebih jelek dari PTAIS, itu namanya pemerintah telah merugi, karena telah membiayai. Kalau anda prestasi buktikan, masyarakat perlu bukti bukan janji. PTAI wajib lapor setiap tahun untuk PTAI-nya dan tiap semester untuk prodinya. Tapi biasanya menunggu ditagih. Kadang laporan “salah kamar”, laporannya ke Sekjend yang memberi uang. Mestinya ke Dirjen sebagi fungsinya.

Dosen harus menulis artikel di Jurnal, dan setiap fakultas tarbiyah memiliki madrasah pembinaan (labs school). Kalau Syarir’ah lalu apa bentuk pengabdiannnya, dan lain sebagainya. Biasanya bentuk pengabdiannya bersifat individual, dan tidak terarah secara keilmuan.

Tujuan PTAI disebutkan menghasilkan lulusan. Kalau hanya sekedar lulusan mungkin sudah lama, tapi harus memiliki lulusan dengan standar pemahaman yang terpadu. Lebih baik yang menentukan standar adalah Anda sendiri, yang kemudian untuk menujukkan anda telah mencapai sasaran. Dapat menrapkan dan mengembangakan iklmu dan tehnologi, kalau kita adalah sesuai bidang garapan agama. “Ngukur”nya bagaimana kapan akan terjadi integrasi antara ilmu dan agama. Arah pendidikan Islam adalah mengembangakan sikap dan kepribadian muslim (penghayatan dan pengamalan ajaran Islam).

PROFILE LULUSAN (S1,S2 DAN S3)

Kita boleh membikin ekonomi plus, kita itu jangan sampai mencoreng namanya Islam. Kalau yang mencoreng orang lain kita marah, tapi kalau yang mncoreng kita sendiri tidak merasa bersalah. Coba anda bayangkan membuka prodi Ekonomi Islam, tapi ternyata kalah dengan Ekonomi Umum. Kompetensi dasar (kemampuan yang bersifat dasariah, seperti bahasa Arab, Inggris, memiliki skill untuk menulis makalah) dan Kompetensi Utama (keahlian berdasarkan program studi). Kompetensi Pendukung dan kompensi lainnya yang dianggap penting oleh PTAI yang bersangkutan.

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI (PRODI)

Pembukaan prodi yang terutama perlu diperhatikan adalah, pasal tiga yakni kami ingin apakah Perguruan Tinggi yang telah melakukan analisa terhadap lulusannnya, mau dilempar ke mana (pekerjaan). Apakah penyelenggara prodi itu tahu sejauhmana respon (minat) masyarakat. Adanya kepastian SDM yang memenuhi dan sesuai. Jangan overlap, kepastian adanya anggaran, sarana dan prasarana, labs dan lain sebagianya.

PELAPORAN PRODI

Satu bulan setelah semester lalu berkhir. Untuk menghemat kertas kita akan memakai digital mamakai database. Pemeriksaan digital ini memiliki kelemahan, kalau Anda salah mengisi, maka akan tidak terisi. Kalau sampai tidak terisi, maka anda akan dianggap tidak melaporkan, meskipun sudah sumaph pocong. Jadi oleh karena itu, ini harus seragam, misalkan kode dosen adalah D terus ditulis DN, maka tidak akan masuk. Manfaatnya adalah untuk Perguruan Tinggi yang bersangkutan, karena akan dapat melihat potret asli dan apa saja yang perlu diperbaiki. Ini memaksa administrasi PTAI agar lebih seragam. Secara nasional, kita akan mendapatkan gambaran perguruan tinggi secara lebih detail, dan dapat digunakan sebagai perbandingan gambaran kerja, dan nantinya akan memudahkan permberdayaan dan dapat diukur kemajuan pendidikannya. Kalau ada ukuran-ukuran ini maka akan tahu dan mendorong PTAI agar lebih dapat meningkatkan diri. Hasil evalausi (print outnya) akan keluar dengna sendiri tugas Ditpertais, dan anada diharapkan untuk merespon perbaikan tersebut. Kalo sudah tidak laporan kami anggap tidak ada. Izin Prodi tidak selama-lamnya, tanpa batas.

TANYA JAWAB

MODERATOR: Sebagaimana yang telah kita umumkan sebelum istirahat tadi, kita akan membahasa pertanyaan diajukan dalam bentuk yang tertulis dan tidak menutup kemungkinan pertanyaan secara langsung (dialog) pada akhir sesion. Berikut ini merupakan feed back dan elaborasi dari tanya jawab yang sudah berlangsung dan jawaban yang diberikan oleh Direktur Perguruan Tinggi Agama Islam H. Arief Furqan, Ph.D.

  • Batasan kelas jauh filial, bagaimana atauran main sesungguhnya? Kalau masih dalam kota masih kita tolerir, tapi kalau sudah di luar kota. Kala mau Kopertais dengan PTAIS bisa menetapkan bersama jarak yang disepakati. Saya juga mengajurkan PTAIN agar tidak mengadakan kelas jauh. Pembukaan cabang, di luar kabupaten tidak boleh. Kalau masih dalam satu tempat. Bentuk sangsi yang diperingatkan adalah bersifat administratif oleh Dirjen melalui Ditpertais. Seperti perpanjangan tidak diberikan yang pada dasarnya juga telah ditutup.
  • Jalan keluar yang diberikan adalah diperingatkan “ditegur “dan tidak ditandatangani ijazahnya.
  • Kopertais tidak diperkenankan untuk menarik segala sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan.
  • Enam bulan sebelum masa izin Prodi habis, akan diperingatkan lebih dahulu. Yang memberikan izin sekali lagi adalah Dirjen. Jadi idealnya sebelum masa izin Prodi itu habis, sudah mengajukan perpanjangan lebih dahulu.
  • Perlu ada kesepaktan jarak antara satu PTAIS dengan lainnya, tapi secara pribadi saya adalah orang yang percaya akan adanya kompetisi. Artinya dengan adanya PTAIS lain akan lebih dinamis. Tapi, juga harus dipertimbangkan sejuhmana kedekatan dan minat masyarakat tersebut.
  • Tidak perlu “risau”, bagaimana kalau setelah diberikan izin, dan ternyata tidak ada mahasiswanya? Karena kita tugasnya hanya memberikan “label”, ibarat warung hanya menunjukkan bahwa nasinya sudah mateng, lauknya sudah siap, dll. Sewlnjutnya kita hanya menunjukkan Perguruan Tinggi tersebut layak untuk menyelenggarakan pendidikan.
  • Saya sekali lagi diingatkan oleh pak Dirjen agar tidak membuka PGTK/PGSD, kalau mau tetap buka maka harus mendapatkan izin`dari Diknas. Hanya ingin menjaga anda supaya tidak diprotes, karena dianggap telah melakukan kebohongan publik.
  • Pemberian beasiswa sama, tidak ada dikotomi antara swasta dan negeri.
  • Anda tidak menggunakan akreditasi BAN PT tidak masalah, tapi hanya saja pengguna kadang masih mempertimbangkan adanya Akreditasi.
  • Sampai tahun ini, kami tidak akan memberi izin pendirian PTAIS dan Prodi. Tunggu sampai kami bereskan lebih dahulu dengan sistem baru.
  • Hubungan visitasi Ditperta dengan Ban PT, lain. Kami hanya sekedar mempersiapkan bahwa Perguruan Tinggi tersebut layak. Kalau BAN-PT berkaitan dengan menejemen. Tidak ada hubungannya antara terakreditasi dengan pemberian izin. Jadi ceritanya lain. Meskipun terakreditasi kalau tidak memperpanjang izin, maka tidak akan kita berikan.
  • Pimpinan PTAIS yang memiliki tugas rangkap, harus mendapatkan surat izin dari PTAIN. Posisi kita bukan untuk membunuh, tapi berusaha mencari jalan keluar yang terbaik. Jangan bersifat seperti “hantu” yang menakutkan, karena kita itu disuruh membantu.
  • Terminologi tentang Sekolah tinggi vis a Vis UU, jelas akan dimenagkan oleh Undang-undang, nanti pelan-pelan akan diubah menjadi Sekolah Tinggi Tarbiyah dan Syari’ah.
  • Bagaimana untuk pembaharuan izin Prodi? Pembaharuan sama dengan perpanjangan. Karena prodi yang telah kami izin akan kami batasi umurnya. Sebetulnya kita bukan main sewenang-wenang. Tapi mari kita tata secara bersama.
  • Bagaimana menata Prodi? Anda tetapkan dulu sasarannya apa/ standar lulusan apa? Perlu pelatihan seperti bagaimana cara mengajar yang baik, hasilnya?
  • Prodi tanpa izin ibarat bangunan tanpa IMB. Izin dibuat untuk melihat apakah sudah betul-betul siap atau belum.
  • Mengenai gelar, kita tetap akan menetapkan pada brain image kita, jangan ikut-ikutan gelar, S.Pdi (perjuangan), tapi ini baru lempar gagasan, nanti masih akan kita proses.
  • Pemerintah (dalam hal ini Ditpertais) hanya menetapkan apakah ini memenuhi syarat atau tidak, masalah mutu dan tidaknya itu sangat tergantung PTAI yang bersangkutan
  • Dosen itu tugasnya mengajar, silahkan kalau anda mau “bertengkar” tapi, proses belajar mengajar jangan samapai terbengkalai. Anda itu kami bayar untuk mengajar supaya menghasilkan lulusan yang bagus (bermutu) dan itu yang akan kami tagih nanti.
  • Perguruan Tinggi jangan tergantung papda kantor saya. Bagian saya adalah menagih janji kualitas Perguruan Tinggi Anda (hasil lulusan bagaimana).
  • Ruang lingkup Prodi yang dapat dibuka, kalau dalam framework agama, itu dalam tanggung jawab Depag, seperti ekonomi Islam. Kalau ada yang berani membuka sebelum mendapatkan izin dari kami, berarti ilegal.
  • UNC untuk menjaga mutu telah gagal untuk menjaga mutu. Kendali produk lewat penelitian, dan proses melalui evaluasi program ini.
  • Kebijakan yang memotong atau tidak boleh memungut biaya administrasi, meskipun membuat Kopertais tidak bergerak dan padahal kami sering membantu Dirjen dalam mengkoordinasikan PTAIS yang ada, dalam rangka meningkatkan wibawa pemerintah sebagai pelayan masyarakat.
  • Analisis pendayagunaan output tidak secara eksplisit harus tune in dengan pasar kerja. Tapi setidaknya dapat memperhitungkan (menggambarkan) untuk apa ilmunya tersebut. Dan ini yang membuat HDI kita turun, karena pendidikan kita (ilmu yang diberikan) tidak mampu menghidupi mereka dengan ilmunya itu. Kalau ini yang terjadi, berarti kita telah memungut uang dari mahasiswa hanya sekedar untuk menghidupi kita. Ini kan paradigma yang salah dan berbahaya.
  • PTAIS yang bermitra dengan STAIN (PTAIN) dengan membuka kelas jauh tidak bolah.
  • BAN PT tidak bisa dihapuskan, karena urusanya berbeda. Kopertais tidak bingung memikirkan kualitas,
  • Ada dan tidaknya UNC-nya tetap saja standar dibawah. Daripada memberikan beban kepada mahasiswa. Boleh asal tidak mbayar.
  • Kopertais ke depan akan lebih baik, kalau mengadakan pelatihan dan memungut lewat pelatihan ini legal. Oleh karena itu kita tidak akan melatih dosen, melatih yang akan melatih dosen.
  • Kita hanya membuat regulasi tidak ikut “mendayung”, biar masyarakat yang melakukan.
  • Kopertais tidak boleh menghukum, laporkan semua persoalan saja ke Dirjen Bagais.

LANJUTAN

SABTU, 2 OKTOBER 2004

Nifasri, M.Pd : Sesi kali ini kita akan mendengarkan laporan dari PTAI secara acak, ada lima PTAI yang akan menyampaikan laporan. Dipilihnya team lima ini, karena mereka-mereka inilah yang terlibat aktif dalam penyusunan KBK yang tadi dikatakan oleh pak Direktur menghabiskan dana tidaklah sedikit. Baiklah kita langsung saja mulai.

Dari UIN Yogyakarta
Prof. Dr. Akh. Minhadji, M.A

Saya tidak mau berapologi, tapi setidaknya ingin mengadakan sharing kepada kita semua. Dalam paper saya sedikit banyak telah terungkap awal mula perjalanan kurikulum berbasis kompetensi. Mindset dimulai struktur ilmu yang ada ditunkan menjadi KBK atau dimulai dengan kompetensi lebih dahulu. Begitupula masih ada tarik menarik untuk mengikuti versi Kep mendiknas N0.232 th. 2000 atau Kepmendiknas, No.38 tahun 2002. Perjalanan desain KBK ini memang penuh dengan dinamika dengan lika-liku. Saya hanya sekedar akan meng-hightlight apa yang sudah ada dalam paper. Itu saja dari saya kalau terjadi Selanjutnya saya

Dari IAIN Surabaya
(Dr. Saidun Fiddaraoini)

Setelah selesai kami mengumpulakan pembantu Dekan, terjadilah perpecahan itu. Untuk menjembatani itu kami menggandeng lemlit . Pertama, ada keinginan memiliki format KBK. Kedua, ada keinginan keseragaman matakuliah dengan batas minimal.

Dari IAIN Semarang
(Dr. Ibnu Hadjar, ME.d)

Sebagaimana yang terjadi di Surabaya, kita juga ada masalah dalam memahami kompetensi, karena didalam praktek sulit. Dalam KBK perlu ada penjabaran matakuliah, yang coba dicarikan kompetensi dan terkadang kompetensi untuk dipaskan. Alhamdulilah kami telah memiliki KBK sendiri, dari 18 Prodi yang kita miliki ada 6 yang tidak tertampung dalam kurikulum nasional. Memang hambatan yang utama adalah pemahaman dari para pejabat terkait belum proporsional.

Dari UIN Malang
(Dr. Muhaimin)

Saya setuju terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Direktur, bahwa KBK memang belum maximal dan belum confidence untuk dijadikan sebagai kebijakan Dirjen. Padahal saya yakin, kita masih menunggu-menungu. Berhubung belum dijadikan kebijkan, maka kami selaku PR I, kami melangkah lebih dahulu. Bagaimana cara kerja (epistimologi) menyusun KBK itu memang harus berangkat dari landasan konseptual, setelah itu ditentukan fungsi dan langkahnya apa? Diakaji lebih dulu secara konseptual dan empirik kebutuhan masyarakat. Baru setelah itu ditentukan langkah apa yang mesti dilakukan. Lalu dilengkapi dengan indikator capaian sebagai kata kunci terhadap ukuran. Alhamdulilah sudah jadi dan dapat menjadi acuan.

Dari UIN Jakarta
(Prof. Dr. Masykuri Abdullah)

Dengan perubahan kelembagaan dari IAIN menjadi UIN maka beberapa program telah kita lakukan reposisi, terhadap matakuliah yang tidak rasional, seperti Fakultas Tarbiyah membuka jurusan Biologi. Kita juga masih ingin rasionalisasi, namun tidak merupakan pekerjaan rumah, bagaimana mengintegrasikan keilmuan, dengan pohon keilmuan. Kita mempunyai Pusat Peningkatan Kualitas Dan Jamainan Mutu di Tingkat Universitas. Apa yang dihasilkan memng sudah kita duga, tapi pertemuan tersebut penting, karena terjadi interaksi antar Kaprodi. KBK merupakan istilah, jangan terlalu fanatik. Ketika sudah merumuskan tujaun intruksional dan lain sebagainya, saya kira sudah merupakan KBK. Jangan terlalu “risau”. Persoalan adalah terletak pada dosen dan memang tidak dipungkiri perlu ada pelancakan bangunan epistimologi keilmuan.

RASYIDIN, MSi

Sistem evaluasi yang dimiliki oleh Depag dalam hal ini Emis memiliki kesamaan dengan sistem evaluasi yang dimiki oleh Diknas. Namun, dalam banyak hal sistem evaluasi kita justru sangat lebih detail dan menambahkan beberapa data yang sesuai dengan dinamika yang ada di PTAI. Antara lain, background aktifitas luar mahasiswa, Sekolah sebelumnya, absensi per matakuliah, unit kegiatan mahasiswa, dan lain sebagainya. Sistem ini kita namakan sistem Evaprodi, yang digunakan oleh Ditperta untuk membantu dalam mengevaluasi program studi, dan lain sebagainya sehingga kinerja Prodi dapatlah diketahui berdasarkan data-data yang ada. Dengan demikian akan dapat dilihat dan diketahui sejauhmana kondisi dosen, mahasiswa, dan yang paling pokok sesuai dengan forum kita ini adalah dapat dijadikan alat untuk menunjang sistem evaluasi Prodi yang ada.

Cara untuk mengisi data ada dua, macam. Pertama model transformasi data, yakni tinggal menarik data yang sudah ada dalam bentuk file. Kedua, dalam bentuk entri data, memang dalam tahap sangatlah melelahkan untuk mengentri data dengan sekian banyaknya. Namun, kalau sudah diisi, dia akan menjadi master data yang relatif tidak akan berubah. Kita juga menyediakan data master yang sifatnya pertahun dan juga data pendukung. Menganai bagaimana mengoperasionalkan dalam melaporkan data, selanjutnya dapat dilihat dibuku panduan, yang jelas bisa lewat CD ROM, E-mail, FTP, atau disket.

Dengan sistem ini akan diketahui berapa jumlah dosen yang mengajar per program studi. Apa saja keahlian matakuliah yang dipegang masing-masing dosen, dan dimana sajakah mereka (dosen) pada mengajar. Bagaiamana pula keaktifan belajar-mengajar dosen, perkembangan dan jumlah mahasiswa baru, Indeks Prestasi mahasiwa.

Pekanbaru

Sejauhmanakah data ini bisa objektif? Mohon data ini jangan sampai terlalu detail karena kalau mempersulit (rumit) akan menambah bosan (Tidak masalah, awalnya memang akan sulit, namun selanjutnya tinggal meng up grade)

Jember

Apakah pada program ini sudah dapat merekam data mahasiswa per semester sampai satu tahun? Apakah data ini mampu merekam data dosen yang sering mengajar keluar? (akan dapat terekam dosen yang suka ngobyek keluar.

Banten

Kapan akan ada pelatihan yang lebih intensif ?

Bukittinggi

Kalau ada trouble dalam program ini, kami akan dapat konsul kemana?

Purwokerto
Bagaimana dengan input data jurnal dan penulisan karya ilmiah yang kelihatanya belum tercover? (Sudah ada)

Mataram

Bagaimana merancang program ini secara LAN (belum bisa)

HASIL SIDANG KOMISI

Komisi Kopertais dan Gelar Akademik, Sebutan Lulusan PTAI

LAPORAN KOMISI KOPERTAIS
(Wakor dan Sekertaris Kopertais)

TANGGAL 2 OKTOBER 2004

  1. Dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama Nomor 155 Tahun 2004 tentang Kopertais, perlu segera menerbitkan Keputusan Dirjen Bagais tentang Tugas dan Fungsi Kopertais.
  2. Untuk lebih efektifnya tugas-tugas Kopertais dalam pemberdayaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian yang melekat pada tugas dan peran kopertais, perlu dukungan dana yang rasional dengan bobot dan volume pekerjaan kopertais sesuai dengan ruang lingkup, tanggung-jawab berdasarkan luas wilayah kopertais dan jumlah PTAIS di masing-masing wilayah, termasuk bantuan dana sosialisasi KBK dan pelatihan Sistem Evaluasi di masing-masing Kopertais.
  3. Untuk menghindari terjadinya kasus pemalsuan ijazah di lingkungan PTAIS perlu penandasahan ijazah PTAIS oleh Dirjen kelembagaan Agama Islam dan/atau kopertais.
  4. Kualifikasi dan standar minimal dosen penguji dan pembimbing skripsi, tesis, dan disertasi mahasiswa PTAIS perlu segera dibuat melalui keputusan Menteri Agama dan/atau Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
  5. Untuk keseragaman dalam pemahaman sistem evaluasi dan laporan PTAIS perlu disosialisasikan kebijakan yang terkait dengan sistem evaluasi kepada pimpinan PTAIS serta memberikan pelatihan kepada tenaga teknis di masing-masing PTAIS baik secara regional maupun secara nasional.
  6. Kebijakan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam yang terkait dengan PTAI, agar tidak hanya disosialisasikan pada seluruh PTAIN, tetapi juga perlu disosialisasikan kepada pimpinan seluruh PTAIS, khususnya yang berkaitan dengan system evaluasi dan pelaporan, kurikulum berbasis kompetensi, dan kebijakan lain yang ditetapkan untuk PTAIS.
  7. Kebijakan Dirjen dalam setiap memberikan bantuan perlu dilakukan melalui kopertais, atau sekurang-kurangnya diberi tahu kopertais.
  8. Untuk menata kembali kebijakan yang terkait dengan kelas jauh, perlu dibuatkan payung regulasi yang jelas berkenaan dengan boleh tidaknya PTAIS untuk menyelenggarakan kelas jauh. Agar kopertais dapat melakukan tindakan pengawasan dan pengendalian terhadap PTAIS yang melakukan pelanggaran.
  9. Dalam kebijakan dalam memberikan fasilitas atau bantuan dalam setiap kesempatan yang ada agar disamakan antara PTAIN dan PTAIS.
  10. Agar dalam kesempatan mengikuti pelatihan dosen, pegawai, kiranya dapat merata keseluruh PTAIS.

Cipayung, 02 Oktober 2004

(Prof. Dr. H. Abdullah Syah, MA) (Drs. Zainal Mukaram)

Catatan Tambahan :

  • Untuk dana BOP langsung saja diintegrasikan ke Kopertais, karena selama ini masih nyantol di IAIN/UIN.
  • Perlu ketegasan akan keberadaan dosen DPK yang masih ngambang. Meskipun mereka pada dasarnya masih dalam koridor tanggungjawab IAIN, kita sebagai Kopertais masih mendapatkan tugas untuk melakukan pembinaan. Dosen ini memang seringkali dicurigai sebagai “mata-mata” titipan dari Pusat.

LAPORAN SIDANG KOMISI GELAR AKADEMIK
DAN SEBUTAN LULUSAN PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM
(PR I dan PK I PTAIN)

  1. SK Dirjen Kelembagaan Agama Islam tentang Penyempurnaan Gelar Akademik dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi Agama Islam hendaknya diterbitkan setelah keluarnya SK Menag tentang Pembidangan Ilmu Agama Islam.
  2. Pola penyebutan gelar akademik hendaknya mengacu kepada Program Studi (bukan Fakultas), sesuai dengan kompetensi keilmuan yang dikembangkan pada masing-masing Prodi.
  3. Direkomendasikan agar segera dibentuk Fakultas Muamalah di lingkungan PTAI untuk menjadi induk dari Prodi-Prodi :
    a. Ekonomi Islam
    b. Perbankan Syari’ah
    c. Asuransi/Takaful
    d. Dll.
  4. Perlu diperjelas posisi Tadris (Bahasa Inggris, Matematika, IPS, IPA), apakah sebagai Prodi atau Jurusan.
  5. SK Dirjen Kelembagaan Agama Islam tentang Gelar Akademik Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi Agama Islam hendaknya mencakup seluruh jenjang pendidikan yang ada di lingkungan PTAI, mulai Diploma sampai dengan S3 (Doktor).
  6. Komisi menerima usulan Gelar-gelar Akademik sebagaimana tertuang dalam draft Keputusan Dirjen Bagais tentang Penyempurnaan Gelar Akademik dan Sebutan Lulusan PTAI, dengan usulan perubahan sebagai berikut :
    a. Untuk PS Tafsir Hadits (Ushuluddin) dengan gelar Akademik Sarjana Theologi Islam (S.Th.I) supaya diganti dengan Sarjana Tafsir Hadits (S.T.H).
    b. Untuk PS Pemikiran Politik Islam (Ushuluddin) dengan Gelar Akademik Sarjana Sosial (S.Sos) supaya diganti dengan Sarjana Politik Islam (S.P.I).
    c. PS Ilmu Perpustakaan (Adab) dengan Gelar Akademik Sarjana Ilmu Perpustakaan (S.IP) supaya diganti dengan Sarjana Sastra (S.S).
  7. Program Studi Dirasat Islamiyah dipandang tidak jelas dan supaya dipertegas lebih lanjut dengan menunggu hasil ketetapan tentang Pembidangan Ilmu yang berlaku di lingkungan PTAI. Oleh karena itu Komisi belum bisa menerima Gelar Sarjana Dirasat Islamiyah (S.D.I) sebagaimana diusulkan dalam draft Keputusan Dirjen Bagais dimaksud.
  8. Rapat Komisi dihadiri oleh Pembantu Rektor I IAIN/UIN dan Pembantu Ketua I STAIN seluruh Indonesia,

Cipayung, 2 Oktober 2004

Ketua Komisi, Sekretaris,

Dr. Muhammad Nursamad Kamba, MA Dr. Fauzan Saleh
Kasubdit I Ditpertais PK I STAIN Kediri

Catatan tambahan :

  • Tentang ilmu perpustakaan wilayahnya adalah Diknas, apakah kita juga menyiapkan gelar untuk kita.
  • Agama dan Masyarakat tetap, ketika mau diganti dengan sosiologi Agama tidak diperbolehkan, padahal payungnya sudah ada.
  • Gelar S.S yang dibreakdown dari output dengan lulusan Perpustakaan apakah tidak jumbuh dengan gelar Sastra.
  • Mengapa kita masih nyebut muammalah, tidak saja disebut sebagai fakultas ekonomi Islam?
  • Mengapa kita masih mempersempit diri dengan gelar S.Hi, seharusnya kita sudah se-level dengan S.H, karena matakuliah yang ada sebagian besar sudah mengarah ke sana. Hal ini juga dalam rangka menghindari dikotomi, hukum adat, positif, dan hukum-hukum yang lain.
  • Sehubungan dengan adanya istilah koseling, untuk alumni BPI (gelarnya disebut dengan S.Kons.I).
  • Program Studi Tasawuf dan Psikoterapi dengan gelar (S.Psi) apakah tidak tabrakan dengan orang Psikologi.
  • Bagaiamana kalau (SThi) diganti dengan Sarjana Kalam. Dengan memakai gelar teologi, berarti kita tidak memiliki ke-khasan Islam.
  • Untuk Sarjana Kependidikan Islam (KI) diganti saja dengan Menejemen Pendidikan Islam.
  • Gelar tersebut tolong, kembalikan ke Induk Ilmu, kalau tarbiyah pendidikan kalau Syari’ah adalah hukum Islam. Kita jangan terlalu terburu-buru untuk memutuskan pada malam ini.

    Tanggapan

Islam yang dilekatkan dibelakang gelar adalah untuk memberikan identitas, sekaligus kewenangan khusu bagi kita.
Untuk perubahan gelar yang penting adalah nama-nama prodinya sudah baku, jadi gelar juga mengacu.
Kita juga mengacu kepada bahasa-bahasa yang sudah dikenal.
Ini masih merupakan pengembangan wacana, meskipun ditetapkan pada malam ini, masih akan menunggu ketetapkan oleh menteri agama. Forum ini setidaknya juga akan memberikan support kepada pak Dirjen agar segera menyelesaikan masalah SK gelar ini.

PENUTUP

Nifasri, M.Pd

Alhamdulilah kita telah menyelesaikan pertemuan ini dengan dinamika dan hasil diskusi yang cukup memuaskan. Selanjutnya saya persilahkan kepada pak Kasubdit mewakili Bapak direktur untuk menutup acara ini secara resmi.

Dr. Nursamad Kamba.

Seluruh kegiatan yang direncanakan alhamdulilah telah berlagsung dengan baik, pesan pak Direktur kita tunggu hasilnya, itulah yang paling penting. Karena Perguruan Tinggi pada dasarnya menempati posisi strategis untuk mengembangkan umat Islam di Indonesia, sehingga pengelolaannya tidak main-main. Semoga malam ini akan menjadi amal baik kita yang membawa amanah bagaimana ajaran Islam diarahkan melalui PTAI, apalagi masyarakat Islam juga telah menunggu partisapasi dari lulusan kita. Demikian apa yang dapat saya sampaikan mewakili Bapak Direkatur, marilah kita tutup acara ini secara resmi dengan membaca hamdalah bersama-sama. Wassalamu’alaikum wr. wb