I. UMUM

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong. Lowongan formasi dalam suatu satuan organisasi Negara pada umumnya disebabkan adanya Pegawai Negeri Sipil yang berhenti, meninggal dunia, mutasi jabatan dan adanya pengembangan organisasi. Oleh karena pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah untuk mengisi formasi yang lowong, maka pengadaan dilaksanakan atas dasar kebutuhan, baik dalam arti jumlah dan mutu pegawai, maupun kompetensi jabatan yang diperlukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar dan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Hal ini berarti bahwa pengadaan Pegawai Negeri Sipil harus didasarkan atas kebutuhan dan dilakukan secara obyektif sesuai dengan syarat yang ditentukan.

Untuk menjamin kualitas dan obyektivitas serta untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, dipandang perlu mengatur kembali mengenai syarat dan tata cara pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Khusus dilingkungan Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Militer, Sekretariat Presiden, dan Sekretariat Wakil Presiden, penyelenggaraan urusan administrasi kepegawaian dalam rangka pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang menjadi wewenang Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris Presiden dan Sekretaris Wakil Presiden dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Kabinet.

Penjelasan ini berlaku selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan perencanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah penjadwalan kegiatan yang dimulai dari inventarisasi lowongan jabatan yang telah ditetapkan dalam formasi beserta syarat jabatannya, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sampai dengan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 5

Ayat (1)

 

Pengumuman lowongan formasi dilakukan melalui media massa dan/atau bentuk lainnya.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada sebanyak mungkin Warga Negara Indonesia untuk mengajukan lamaran, dan memberikan lebih banyak kemungkinan bagi instansi untuk memilih Calon yang cakap dalam melaksanakan tugas yang akan dibebankan kepadanya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Panitia yang dimaksud dalam ketentuan ini terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) pejabat, yaitu seorang ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan seorang anggota.

Apabila jumlah angota panitia lebih dari 3 (tiga) orang, maka jumlahnya harus merupakan bilangan ganjil.

Ayat (2)

Huruf a sampai dengan huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Lembar jawaban diperiksa oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang pemeriksa.

Ayat (3)

Huruf a

Materi test kompetensi disesuaikan dengan kebutuhan persyaratan jabatan.

Huruf b

Penyelenggaraan psikotes disesuaikan dengan kebutuhan persyaratan jabatan dan kemampuan instansi masing-masing.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Kelengkapan administrasi yang dimaksud dalam Pasal ini termasuk surat pernyataan yang bersangkutan untuk melepaskan dari jabatan pengurus dan/atau anggota partai politik dalam hal yang bersangkutan pada saat dinyatakan lulus dalam ujian penyaringan masih menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan penetapan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil tidak boleh berlaku surut dalam ketentuan ini adalah apabila penetapannya pada bulan yang sedang berjalan, maka mulai berlakunya adalah tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

Ayat (4)

Huruf a sampai dengan huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan ijazah lain yang setara adalah ijazah yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi yang bobot untuk memperolehnya setara dengan ijazah dokter dan ijazah apoteker, yang penetapan kesetaraannya dilaksanakan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional.

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Masa selama menjalankan tugas pemerintahan antara lain masa penugasan sebagai :

- Lokal Staf pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;

- Pegawai tidak tetap;

- Perangkat Desa;

- Pegawai/Tenaga pada Badan-badan Internasional;

- Petugas pada pemerintahan lainnya yang penghasilannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Huruf d

Masa selama menjalankan kewajiban untuk membela Negara, antara lain masa sebagai :

- Prajurit Wajib, dan

- Sukarelawan.

Huruf e

Perusahaan milik Pemerintah terdiri dari Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan perusahaan yang berbadan hukum termasuk perusahaan swasta asing yang berbadan hukum.

Pasal 14

Ayat (1)

Masa percobaan 1 (satu) tahun dihitung sejak terhitung mulai tanggal yang bersangkutan diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a sampai dengan huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Dalam ketentuan ini yang termasuk pengertian keterangan-keterangan atau bukti-bukti yang tidak benar adalah apabila keterangan tersebut mengakibatkan kerugian pada Negara atau setelah diketahui kebenarannya seharusnya tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, misalnya pada waktu melamar memberikan keterangan tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat, padahal pernah dikenakan pemberhentian tersebut, dan lain sebagainya yang serupa dengan itu.

Huruf h dan i

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Calon Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin :

a. tingkat sedang, diberhentikan dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;

b. tingkat berat, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas