Menu Utama
Bar Menu
Menu Utama
 
PENDIDIKAN
Media Online Links
Kompas
Republika
Jawa Pos
Suara Merdeka
Suara Pembaruan
Media Indonesia
Rakyat Merdeka
Detik
   
 


Terdapat 26 berita yang terdokumentasikan dalam 4 halaman, dan Anda sedang menyimak halaman ke- 1


Aturan Baru tentang Pengadaan Buku Teks
Jawapos, 04 Agustus 2005
1. Buku teks untuk setiap mata pelajaran yang digunakan pada satuan pendidikan dasar dan menengah dipilih dari buku-buku yang ditetapkan Menteri berdasarkan rekomendasi penilaian kelayakan dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). (selengkapnya)


Alokasi Dana Pendidikan 2006-2009 Rp 219 Triliun
detikcom, 04 Juli 2005
Jakarta - Buruknya pendidikan di Indonesia salah satunya karena minimnya anggaran pendidikan yang selalu di bawah 20 persen. Apesnya, kira-kira baru 2009-lah anggaran pendidikan mencapai 20 persen. (selengkapnya)


170 Camaba Tak Mampu Terancam Tak Bisa Kuliah di UGM
detikcom, 04 Juli 2005
Yogyakarta - Otak encer, tapi apa daya kantong cekak. Nasib sedih inilah yang menimpa 170-an calon mahasiswa baru (camaba) UGM. Mereka terancam tidak kuliah karena tidak mampu membayar Sumbangan Peningkatan Mutu Akademik (SPMA). (selengkapnya)


Ribuan Ijazah Universitas Trisakti Terancam Tidak Sah
detikcom, 16 Juni 2005
Jakarta- Alumni Trisakti periode Oktober 2002 sampai sekarang diminta segera melakukan pemutihan ijazah. Pasalnya, secara legal formal ijazah itu tidak sah setelah keputusan MA yang menolak kasasi Thoby Muthis. (selengkapnya)


Pemerintah Didesak Batalkan Ide Pembagian Dua Jalur Pendidikan
Kompas, 13 April 2005
Jakarta, Kompas - Desakan agar pemerintah, dalam kaitan ini Departemen Pendidikan Nasional, membatalkan rencana pembagian jalur pendidikan berdasarkan perbedaan latar belakang finansial dan akademik seseorang semakin kuat. (selengkapnya)


Menanti Pengesahan RUU Badan Hukum Pendidikan
Jawapos, Kamis, 07 April 2005,
ITS Sudah Bentuk Auditor Internal
Depdiknas telah menghentikan pemberian status PT BHMN (Badan Hukum Milik Negara). Sebagai gantinya, Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri (MRPTN) se-Indonesia mendesak pemerintah segera mengesahkan RUU Badan Hukum Pendidikan. (selengkapnya)


PTS Keberatan Intervensi Negara
Jawa Pos, Kamis, 07 Apr 2005,
KALAU perguruan tinggi negeri (PTN) bersemangat menyongsong otonomi kampus melalui badan hukum pendidikan, kalangan perguruan tinggi swasta (PTS) bersikap sebaliknya. Lembaga pendidikan swasta yang selama ini tidak mendapat kucuran dana dari pemerintah tidak begitu bersemangat dengan konsep baru ini. (selengkapnya)


 

Page:  1 2  3  4  Next >>