KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2001
TENTANG
TUNJANGAN DOSEN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka lebih meningkatkan mutu, prestasi kerja, pengabdian, dan semangat kerja dosen, dipandang perlu untuk menetapkan tunjangan dosen pada Perguruan Tinggi;

Mengingat :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN DOSEN.

Pasal 1

    Dalam Keputusan Presiden ini, yang dimaksud dengan :

  1. Dosen adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang dalam jabatan fungsional untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dan ditugaskan secara penuh di perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat.

  2. Perguruan Tinggi adalah universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi.

Pasal 2

Pasal

Pasal 4

Dosen yang bertugas pada lebih dari satu perguruan tinggi hanya diberi satu tunjangan dosen.

Pasal 5

Tunjangan dosen tidak diberikan kepada :

1. Dosen tidak tetap atau Dosen luar biasa;

2. Dosen yang dibebaskan sementara dari jabatannya;

3. Dosen yang tidak dapat menjalankan tugasnya karena sebab lain;

4. Dosen yang diberhentikan sementara.

Pasal 6

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2001, Dosen yang diberi tugas tambahan memimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberi tunjangan dosen setiap bulan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Presiden ini, dengan ketentuan :

Pasal 7

Ketentuan pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 8

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 199 Tahun 1998 tentang Tunjangan Dosen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2000, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Januari 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

 

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan

Perundang-undangan II

 

Edy Sudibyo

 

 


LAMPIRAN I

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 9 Tahun 2001

TANGGAL : 17 Januari 2001

NO.

JABATAN

BESAR TUNJANGAN

1.

GURU BESAR

Rp. 900.000,00

2.

LEKTOR KEPALA

Rp. 645.000,00

3.

LEKTOR

Rp. 502.000,00

4.

ASISTEN AHLI

Rp. 270.000,00

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

 

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan

Perundang-undangan II

Edy Sudibyo

 

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 9 Tahun 2001

TANGGAL : 17 Januari 2001

NO.

TUGAS TAMBAHAN

JABATAN

BESAR TUNJANGAN

1.

REKTOR

GURU BESAR

    Rp. 4.500.000,00

 

 

LEKTOR KEPALA

    Rp. 4.050.000,00

 

 

 

 

2.

PEMBANTU REKTOR/ DEKAN

GURU BESAR

LEKTOR KEPALA

    Rp. 3.500.000,00

    Rp. 3.100.000,00

 

 

 

 

3.

PEMBANTU DEKAN/ KETUA SEKOLAH TINGGI/DIREKTUR POLITEKNIK/DIREK-TUR AKADEMI

GURU BESAR

LEKTOR KEPALA

LEKTOR

    Rp. 2.500.000,00

    Rp. 2.150.000,00

    Rp. 1.800.000,00

 

 

 

 

4.

PEMBANTU KETUA/ PEMBANTU

DIREKTUR

GURU BESAR

LEKTOR KEPALA

LEKTOR

    Rp. 1.500.000,00

    Rp. 1.300.000,00

    Rp. 1.100.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan

Perundang-undangan II

Edy Sudibyo