Johan Hendrik Meuleman

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) telah memainkan peran penting dalam kehidupan keagamaan dan pendidikan di Indonesia. Peran tersebut kemungkinan besar akan semakin penting pada masa mendatang. IAIN secara resmi berdiri pertama kali pada 1960 di Yogyakarta, dengan satu cabang di Jakarta.l Kini di Indonesia terdapat 14 IAIN dengan jumlah fakultas mencapai 90. Pada 1995 jumlah mahasiswa IAIN seluruhnya mencapai sekitar 115.400.2 Pada 1997 hampir semua IAIN Cabang diubah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).

Kendati demikian, perkembangan dan peran IAIN tampaknya belum banyak dibahas. Di dalam negeri, IAIN memang telah mendapatkan perhatian, khususnya dalam berbagai terbitan IAIN sendiri dan Departemen Agama. Di luar Indonesia, tulisan tentang IAIN masih sangat terbatas. Artikel Margaret Gillett, "The IAIN in Indonesian Higher Education" mungkin bisa dikatakan salah satu artikel penting tentang IAIN yang ditulis sarjana asing. Artikel tersebut adalah hasil misi pendek yang dilakukannya dalam rangka persiapan kerja sama pengembangan IAIN antara Institute of Islamic Studies, McGill University, Montreal, Kanada, dan Departemen Agama Republik Indonesia. Dalam artikel tersebut Gillett memperkenalkan IAIN dengan menaruh perhatian pada berbagai paradoks serta masalah yang dihadapi dalam perkembangannya.3 Artikel lain ditulis oleh Zamakhsyari Dhofier, "The Intellectualization of Islamic Studies in Indonesia." Di sini ia membahas kecenderungan pemikiran dan kajian Islam di Indonesia selama 1980-an, ketika IAIN berperan penting, yang dilihatnya semakin modern dan intelektual. Zamakhsyari menganalisis perkembangan tersebut dalam konteks historis dan sosial secara lebih luas.4 Sementara itu, sejak 1989 Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS) --sebuah lembaga kerjasama Indonesia-Belanda dalam kajian Islam--menerbitkan INIS Newsletter yang memuat rubrik "Academic Life in 14 IAINs." Hingga dewasa ini, bisa dikatakan bahwa rubrik tersebut merupakan laporan berkala paling rinci yang pernah disediakan untuk publik internasional mengenai berbagai perkembangan kurikulum dan kelembagaan serta kegiatan sosial di sebuah lembaga Perguruan Tinggi Islam.5 Beberapa tahun lalu, Henri Chambert-Loir bersama penulis juga menyumbangkan tulisan tentang IAIN dalam suatu kumpulan artikel berbahasa Perancis tentang perguruan Islam.6

Dalam artikel ini, penulis ingin menjelaskan bahwa dari berbagai sudut pandang IAIN sedang berada di persimpangan jalan. "Berada di persimpangan jalan" dimaksudkan di sini dalam arti ganda: di satu pihak IAIN sedang berada pada periode sangat menentukan dalam perkembangannya; sementara di lain pihak berada pada titik temu antara, pertama, berbagai tradisi ilmiah, kedua, negara dan masyarakat sipil, dan, ketiga, ilmu pengetahuan dan pendidikan agama serta ilmu pengetahuan umum.

IAIN antara Berbagai Tradisi Keilmuan

Dalam artikelnya yang disebutkan di atas, Zamakhsyari berpendapat bahwa hubungan Islam Nusantara dengan Timur Tengah senantiasa erat, khususnya sejak sekitar awal abad XV sampai pertengahan abad XVII M, dan kemudian sejak akhir abad XIX M. Di antara kedua periode tersebut, pada masa penjajahan Belanda --baik karena faktor ekonomis dan politis maupun karena berbagai tindakan restriktif pemerintah kolonial-- Nusantara relatif terisolasi. Faktor utama pulihnya kembali hubungan intensif Nusantara-Timur Tengah sejak 1870 adalah perbaikan sarana angkutan, khususnya pembukaan Terusan Suez (1869) serta perkembangan kapal uap. Dalam hubungan tersebut, interaksi ilmu pengetahuan dan pendidikan menepati kedudukan amat penting. Sekitar akhir abad XIX, lebih dari 5.000 orang Indonesia belajar di Timur Tengah, terutama Mekah dan Madinah. Oleh karena itu, pengaruh tradisi intelektual Islam Timur Tengah, khususnya Hijaz, terhadap pendidikan Islam di Nusantara sangat besar. Pada waktu itu, lembaga pendidikan Islam terkemuka Nusantara adalah pesantren. Terdapat pesantren pada berbagai tingkat, sampai dengan tingkat lanjutan yang dewasa ini disebut Perguruan Tinggi.

Zamakhsyari selanjutnya menjelaskan bahwa tradisi Islam Timur Tengah yang berpengaruh di Nusantara bersifat agak tertutup dan statis, yang berkembang menyusul runtuhnya dinamika intelektual yang pernah berlangsung di pusat peradaban Islam seperti Cordoba dan Baghdad. Dalam tradisi ini filsafat dan logika telah ditinggalkan, dan kurikulum terpusat pada tafsir, ilmu kalam, kajian kebahasaan menyangkut Qur'an dan --terutama kita dapat menambahkan-- fikih. Reproduksi telah mengganti produksi.7 Lebih dari itu, dapat ditambahkan di sini bahwa ilmu-ilmu pengetahuan alam tidak lagi termasuk kurikulum dasar kebanyakan lembaga pendidikan Islam. Sementara itu, tasawuf, baik segi ritus maupun aspek teoretis ajarannya, termasuk di dalam kurikulum.8

Menyusul berkembangnya tradisi Hijaz, yang memang berbeda dengan tradisi Cordoba dan Baghdad sebelumnya, tradisi baru dalam Islam berkembang, sekitar akhir abad XIX, yang bergerak dalam pendidikan dan ilmu pengetahuan Islam. Tradisi baru tersebut, yang kemudian disebut reformis, berpusat di al-Azhar, Kairo Sejak masa itu, semakin banyak orang Indonesia belajar di al-Azhar, sejalan berkurangnya minat mereka belajar di Hijaz. Pergeseran orientasi tersebut terutama disebabkan faktor-aktor berikut: pertama, pemikiran Wahabi yang sebelumnya ditolak kebanyakan ulama Nusantara tradisional mulai dominan di Hijaz; kedua, pendekatan reformis terhadap Islam lebih sesuai dengan kebutuhan dan mentalitas umat Islam Hindia Belanda waktu itu, khususnya penduduk perkotaan yang semakin bertambah jumlahnya. Selain itu, pendekatan tersebut lebih mampu tampil sebagai alternatif pendidikan pola Belanda, yang disediakan bagi golongan terbatas penduduk pribumi, daripada tradisi sebelumnya.9

Perkembangan tradisi baru di al-Azhar inilah yang tampaknya menjadi salah satu rujukan utama pada pendirian IAIN. Di antara fakultas di IAIN, tiga diantaranya sama dengan fakultas di al-Azhar sejak 1930-an: Fakultas Ushuluddin, Syari`ah dan Adab. Sistem ujian tahunan juga diambil dari al-Azhar.10 Salah satu faktor yang mendukung pengaruh model al-Azhar adalah banyaknya lulusan al-Azhar yang memegang kedudukan penting di Departemen Agama dan merancang pendirian IAIN.11

Walaupun begitu, model al-Azhar tidak diambil alih secara buta. Untuk memenuhi kebutuhan nasional akan pembina dan guru agama, dua fakultas, yang tidak terdapat di al-Azhar, diciptakan di lingkungan IAIN: Fakultas Tarbiyah dan Dakwah. Yang disebut terakhir ini awalnya merupakan salah satu jurusan di Fakultas Ushuluddin, dan belakangan ditingkatkan statusnya menjadi fakultas mandiri. Pada tingkat lebih dasar, ciri khas Indonesia pada IAIN terlihat dalam rumusan tujuannya: pendidikan ahli-ahli ilmu agama yang, antara lain, akan menyumbang pada pengembangan harmoni antarumat beragama dalam masyarakat Indonesia yang begitu majemuk itu.12 Pada tingkat doktrin, salah satu alasan mengapa banyak ulama Indonesia menggarisbawahi kebutuhan pengembangan pendidikan tinggi Islam secara mandiri adalah keyakinan mereka bahwa Islam telah berkembang melalui berbagai corak, sesuai dengan konteks historis dan budaya yang berbeda-beda, dan harapan mereka bahwa Islam terus berkembang demikian di masa depan. Karena itu, ilmu agama Islam di Indonesia tidak mengikuti secara buta model Timur Tengah atau model rujukan lain. Akhirnya, pada tingkat sosial, sebagian besar mahasiswa IAIN yang berasal dari pesantren kemudian memperkuat pengaruh tradisi pendidikan Islam khas Indonesia di IAIN. Demikianlah kenyataan yang berlaku sampai sekarang, walaupun sejak awal 1990-an ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA) menjadi salah satu syarat untuk penerimaan mahasiswa baru IAIN.

Selain tradisi Timur Tengah, khususnya al-Azhar, dan tradisi pribumi, pola Perguruan Tinggi Barat banyak mempengaruhi perkembangan IAIN. Hal itu tampak terutama dalam susunan program studi. Dengan mengacu pada tradisi akademis Belanda, program-program studi pertama ditempuh dalam waktu lima tahun, dibagi atas perkuliahan tiga tahun untuk mencapai gelar Sarjana Muda (BA), dan dua tahun untuk gelar Doctorandus (Drs.), yang selanjutnya dapat digunakan untuk mengambil gelar doktor. Walaupun sistem tersebut kemudian dihapuskan, sistem Barat tetap menjadi sumber inspirasi utama bagi penggantian sistem ujian tahunan yang diambil dari al-Azhar dengan sistem kredit semester, yang mengharuskan mahasiswa mengumpulkan sejumlah kredit dalam periode tertentu.

Namun, belakangan ini terjadi berbagai perubahan dan pembaruan lebih mendasar menyangkut isi program studi dan metode pengajaran. Dalam program studi, perubahan tersebut adalah pengembangan mata kuliah pengantar umum kajian Islam, dirasah Islamiyah yang dalam Kurikulum 1997 diubah namanya Metodologi Studi Islam serta penambahan bobot kredit semester pada filsafat dan Islam; sedangkan menyangkut metode pengajaran, pemikiran rasional dan mandiri serta diskusi lebih ditekankan untuk mengganti peniruan terhadap dosen dan berbagai teks yang kurang lebih klasik. Kebanyakan pembaruan ini dilakukan ketika Harun Nasution menjabat rektor IAIN Syarif Hidayatullah (1973-1984) dan kemudian diterapkan berangsur-angsur pada IAIN-IAIN lain.13 Perubahan tersebut diilhami baik oleh kebijakan pembangunan nasional yang mensyaratkan dimensi kehidupan keagamaan yang rasional dan dinamis, maupun oleh tradisi akademis Barat. Tldak dapat diragukan bahwa pengalaman Harun Nasution yang pernah belajar di al-Azhar, tetapi setelah kecewa dengan pusat pendidikan Islam tradisional tersebut kemudian mengambil sejumlah kuliah di al-Dirasah Islamiyyah masih di Kairo, lalu meraih gelar doktor di Institute of Islamic Studies, Universitas McGill, Kanada --merupakan salah satu faktor yang mendorong pembaruan IAIN.14 Pada saat yang sama, perubahan itu menekankan bahwa IAIN harus menjadi lembaga pengembangan ilmu pengetahuan agama, bukan pusat doktrin Islam seperti pada periode sebelumnya.15

Salah satu indikator paling jelas tentang orientasi majemuk IAIN adalah kerjasama internasional. Sebagaimana dijelaskan di atas, pada masa sebelumnya hubungan luar negeri Indonesia dalam bidang kajian Islam lebih berorientasi ke Timur Tengah. Bahkan sampai sekarang sejumlah lulusan dan dosen IAIN masih belajar di Timur Tengah. Akan tetapi belakangan semakin banyak tenaga pengajar dan/atau lulusan IAIN yang melanjutkan studi di dunia Barat. Gejala itu sudah ada sejak 1960-an, tapi semakin kuat sejak akhir 1980-an. Kebanyakan mahasiswa dan peneliti ini dikirim ke Universitas McGill dan Leiden, sedangkan jumlah lebih kecil dikirim ke berbagai universitas di Amerika Serikat, Australia, dan negara Barat lain. Sebagaimana dikemukakan dalam berbagai kesempatan oleh pejabat IAIN dan Departemen Agama, salah satu alasan utama kebijakan baru itu adalah keinginan menjembatani jurang budaya dan intelektual antara dua golongan warga Indonesia: di satu pihak para ahli dalam bidang non-keagamaan dan mereka yang memperoleh pendidikan terutama dalam tradisi ilmu pengetahuan Barat atau malahan di dunia Barat --yang nota bene kebanyakan mereka adalah Muslim-- dan di lain pihak, mereka yang mendapatkan pendidikan tinggi pada lembaga pendidikan Islam, khususnya IAIN. Alasan lain, dan terkait dengan alasan tersebut di atas, adalah keinginan memperluas cakrawala intelektual para mahasiswa ilmu agama Islam serta memperkenalkan kepada mereka tradisi ilrnu pengetahuan kritis Barat dalam bidang keahliannya.16 Kecenderungan umum di Departemen Agama adalah mengirim mahasiswa prasarjana ke Timur Tengah, terutama Arab Saudi dan Mesir, dengan tekanan khusus diberikan pada doktrin dan pembinaan kepribadian Islam, dan pengiriman mahasiswa pascasarjana ke dunia Barat.17

Meskipun demikian, proyek kerja sama dalam pendidikan pascasarjana yang dikembangkan akhir-akhir ini oleh Departemen Agama tidak sepenuhnya terpusat pada Barat. Selama beberapa tahun terakhir, Departemen Agama menandatangani sejumlah perjanjian kerjasama dengan mitra dari Timur Tengah. Salah satu proyek ini menyangkut pendidikan sejumlah mahasiswa Indonesia ke Riyadh untuk pendidikan S2. Proyek baru itu mendapatkan perhatian khusus dari Departemen Agama, yang telah menyeleksi para peserta terbaik dari kelompok berbahasa Arab dalam Program Pembibitan Calon Dosen IAIN, minus perempuan. Kerjasama antara Indonesia dan Arab Saudi ini tampaknya merupakan bagian dari kebijakan lebih umum untuk memperbaiki hubungan kedua negara. Hubungan antara kedua negara tersebut erat sekali, terutama karena sejak beberapa tahun Indonesia adalah pengirim jamaah haji terbesar di dunia. Di lain pihak, hubungan tersebut rumit, karena perbedaan tradisi budaya dan keagamaan. Hubungan itu malahan sering mengalami ketegangan, karena perlakuan buruk yang dialami sebagian Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia di Kerajaan Saudi, yang jumlahnya sangat besar. Adalah suatu hal yang menarik untuk diperhatikan bahwa kebanyakan, jika tidak semua, calon studi lanjutan di Arab Saudi menyambut kabar seleksi mereka dengan rasa kecewa.18 Kenyataan lain, kehendak politis pada tingkat tinggi dan perwujudan dalam praktik, belum sesuai. Sampai hari ini, para calon studi pascasarjana di Riyadh, yang telah dipersiapkan secara matang, tidak berangkat ke Arab Saudi. Akhirnya, sebagian mereka telah dan akan berangkat ke berbagai universitas Barat.

Menyangkut pendidikan prasarjana, terdapat suatu perkembangan menarik, yaitu rencana yang diketengahkan belum lama ini untuk membuka sejumlah cabang al-Azhar di berbagai IAIN Indonesia. Cabang tersebut akan menyediakan program studi yang sebagian besar mengikuti kurikulum al-Azhar dengan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar. Walaupun tampak bertentangan dengan sistem pendidikan nasional Indonesia, rencana itu disambut baik pemerintah Indonesia sebagai cara untuk mengendalikan pelajar Indonesia yang lebih tertarik pada pendidikan al-Azhar dan, sampai sekarang, berangkat belajar ke Mesir daripada ke IAIN atau lembaga perguruan tinggi Indonesia lain. Hanya bagaimanapun, perincian proyek kerjasama antara IAIN dan al-Azhar masih dalam perundingan.19

Sampai di sini bisa dikatakan bahwa dalam sejarah IAIN, berbagai tradisi dan perspektif pendidikan dan ilmu pengetahuan telah digabungkan dalam proporsi yang berubah-ubah. Tradisi itu berasal dari Indonesia sendiri, dunia Barat, dan berbagai tempat di Timur Tengah. Kemungkinan besar, perubahan tekanan akan terus terjadi pada masa mendatang, tetapi tidak satu pun dari berbagai unsur tersebut akan ditinggalkan secara menyeluruh. Pada prinsipnya, penggabungan berbagai tradisi sangat bermanfaat. Namun, sampai sekarang, proses penggabungan itu belum selesai dan tidak selalu dijalankan secara konsisten.

IAIN antara Negara dan Masyarakat Sipil

Walaupun IAIN secara eksplisit didirikan sebagai lembaga pendidikaan negeri, tidak berarti bahwa ia semata-mata diciptakan pemerintah. IAIN justru merupakan lanjutan pesantren tingkat tinggi dari zaman penjajahan dan setelahnya. Tegasnya, IAIN merupakan lanjutan berbagai prakarsa swasta, seperti rencana Satiman Wirjosandjojo sebelum Perang Dunia II untuk mendirikan "pesantren luhur" --yang tidak pernah terwujud-- serta Sekolah Tinggi Islam yang kemudian menjadi Universiatas Islam Indonesia (UII), didirikan pada 1945 oleh yayasan swasta yang diketuai Mohammad Hatta dengan Mohammad Natsir sebagai sekretaris.

Pada 1950 Fakultas Ilmu Agama dari UII tersebut diambil alih pemerintah dan diubah menjadi Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN). Keputusan tersebut dianggap sebagai ungkapan pengakuan pemerintah terhadap golongan "Islam" sebagai bagian integral bangsa Indonesia, setelah sebelumnya golongan "sekuler" mendapatkan Universitas Gadjah Mada, di Yogyakarta.20 Pada 1957 pemerintah mendirikan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) untuk mendidik guru agama Islam bagi perguruan menengah atas. IAIN didirikan pada 1960 sebagai gabungan serta pengembangan lanjutan PTAIN dan ADIA.21 Jadi, penciptaan IAIN, meskipun merupakan lembaga negeri, terkait erat dengan berbagai tradisi serta aspirasi "masyarakat sipil" Muslim Indonesia.22

Di lain pihak, maksud utama pemerintah ketika mendirikan IAIN adalah mendidik ahli yang akan menjadi aparat negara untuk membimbing dan membina kehidupan keagamaan umat Islam sesuai dengan nilai dan tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti terciptanya kerukunan antarumat beragama serta di kalangan umat Islam sendiri. Dalam pandangan pemerintah, kerukunan akan tercapai dengan menghindari gagasan keagamaan yang --oleh pihak berwenang dan juga mayoritas penduduk-- dianggap fanatik atau heterodoks. Sebaliknya, ia justeru mensyaratkan pembentukan sikap keagamaan yang mendukung pembangunan nasional..

Untuk mewujudkan aspirasi tersebut, pemerintah tidak hanya terus mengembangkan IAIN dari segi kuantitas dan kualitas, tapi juga memperluas pengaruhnya terhadap lembaga pendidikan Islam lain. Kurikulum IAIN wajib diterapkan oleh Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS) agar mendapat pengakuan resmi dari Departemen Agama, dan lembaga tersebut berada di bawah pengawasan IAIN wilayah yang bersangkutan dalam badan Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam (Kopertais). Pengaruh IAIN terhadap lembaga pendidikan Islam di tingkat lebih rendah diwujudkan melalui aturan yang sudah disebutkan di atas, yaitu kewajiban memiliki ijazah SMA atau MA bagi semua calon mahasiswa IAIN. Aturan tersebut menjadi salah satu faktor semakin bertambahnya jumlah murid pesantren yang mengikuti, secara paralel, pendidikan SMA atau MA, dan semakin bertambahnya jumlah pemimpin pesantren yang membuka SMA atau MA.

Namun, aturan itu bukanlah satu-satunya faktor, dan tampaknya bukan pula faktor utama. Kecenderungan tersebut telah tampak dalam lingkungan pesantren jauh sebelum aturan baru tersebut diberlakukan.23 Meskipun aturan baru mengenai penerimaan mahasiswa di IAIN menimbulkan protes di sana-sini, mahasiswa IAIN yang mempunyai latar belakang pesantren --dengan kombinasi lembaga pendidikan lain-- tetap berjumlah besar.24 Di lain pihak, di antara pemimpin dan guru pesantren, jumlah lulusan IAIN juga agak besar.25 Karena itu, hubungan antara IAIN dan pesantren boleh digambarkan sebagai hubungan interaksi dan saling pengaruh.

Dengan demikian, kita dapat bertanya apakah di masa mendatang IAIN akan berfungsi sebagai sarana untuk menekan aspirasi umat Islam atau sebagai katalisator dinamika sosial serta pembangunan dalam arti positif dan luas. Jawabannya tergantung pada berkembang atau tidaknya keterbukaan politis dan sosial yang lebih luas di Indonesia secara umum. Namun, ada satu persoalan yang belum dipecahkan, yaitu jurang antara para lulusan IAIN dan para pemimpin agama yang dididik di pusat-pusat pendidikan Islam tradisional di Timur Tengah atau yang tidak memperoleh pendidikan agama lanjutan sama sekali.

IAIN antara Ilmu Agama dan Pendidikan Umum

IAIN dan lembaga pendidikan di tingkat lebih rendah, madrasah, yang menawarkan program studi dengan penekanan pada ilmu agama, berada di bawah naungan Departemen Agama. Sementara itu, lembaga pendidikan umum mulai dari sekolah dasar sampai dengan universitas berada di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Departemen Pendidikan Nasional --red.). Menurut sejumlah penulis, seperti Karel A. Steenbrink dan C.E. Beeby, keadaan rumit itu melahirkan hubungan persaingan dan kecemburuan antara kedua departemen tersebut, yang berkaitan dengan perbedaan latar belakang serta sikap budaya.26 Zamakhsyari Dhofier dalam persoalan ini pun tampak lebih cenderung menggarisbawahi harmoni yang terdapat antara kedua departemen.27 Dalam artikel ini, persoalan tersebut tidak akan dibahas secara umum, tetapi sejumlah aspek penting dibahas di sini.

Pada Maret 1989 Presiden Republik Indonesia menandatangani Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yang telah diperdebatkan sejak tahun 1978. Undang-undang tersebut menetapkan suatu kerangka umum bagi semua lembaga pendidikan di Indonesia, baik pendidikan agama maupun pendidikan umum. Dengan lain kata, undang-undang tersebut mengintegrasikan lembaga pendidikan agama, termasuk IAIN, ke dalam satu sistem terpadu untuk segala bentuk pendidikan. Demikian, sampai batas tertentu, undang-undang tersebut mengakhiri dualisme pendidikan agama dan pendidikan umum, yang pada intinya berasal dari kebijakan kolonial untuk menciptakan lembaga pendidikan berpola Belanda.28 Namun, Departemen Agama tetap berwenang dalam menyelengarakan dan membina IAIN.29

Aspek lain dari hubungan pendidikan agama dan pendidikan umum yang mesti diberi perhatian adalah teori bahwa universitas-universitas umum merupakan "hadiah" bagi golongan "sekuler" dalam masyarakat Indonesia dan IAIN bagi golongan "Islam." Teori tersebut tampak memiliki beberapa kelemahan. Pertama, pembagian penduduk Indonesia --yang sebagian besar beragama Islam-- atas kedua golongan tersebut kurang tepat serta dangkal.30 Kedua, gagasan bahwa masing-masing golongan harus dipuaskan dengan "hadiah" tampaknya mengikuti pola pemikiran politis yang manikeis dan kurang bermanfaat. Namun persoalan itu relevan dengan kebijakan dewasa ini karena gagasan tersebut menjadi salah satu unsur penting diskusi tentang perubahan IAIN menjadi Universitas Islam Negeri.

Persoalan lain yang berkaitan dengan kedudukan IAIN antara kajian agama murni dan pendidikan umum, menyangkut mata kuliah yang ditawarkan. Telah disebutkan di atas bahwa sejak didirikan pada 1960, di samping ketiga fakultas diambil dari model al-Azhar, IAIN memiliki Fakultas Tarbiyah. Sampai sekarang kebanyakan mahasiswa IAIN terdaftar pada fakultas ini karena program studinya lebih mudah: fakultas tersebut menawarkan lebih banyak mata pelajaran praktis dan sedikit mata kuliah yang teoretis serta menuntut penguasaan bahasa Arab yang kurang mendalam dibandingkan dengan fakultas-fakultas lain. Sebelumnya, jurusan paling populer di Fakultas Tarbiyah adalah jurusan Tadris (pendidikan umun), yang didirikan pada awal 1980-an dan mendidik guru madrasah dalam mata pelajaran non-agama, seperti ilmu pengetahuan alam, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan ilmu pengetahuan sosial.

Namun, keadaan telah berubah karena sejak tahun akademis 1989/1990 kebanyakan IAIN tidak lagi menerima mahasiswa baru untuk jurusan tersebut dan menutupnya secara berangsur-angsur. Salah satu alasan yang dikemukakan untuk menjelaskan keputusan tadi adalah, madrasah sudah tidak kekurangan guru mata pelajaran tersebut dan banyak lulusan jurusan Tadris tidak mendapatkan pekerjaan.31 Alasan lain adalah kecenderungan IAIN, pada periode itu, untuk memusatkan diri pada mata kuliah keagamaan, meningkatkan kualitasnya dalam bidang tersebut, dan menyerahkan mata kuliah lain pada lembaga pendidikan di bawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.32

Dari sudut pandang mata pelajaran yang ditawarkan, IAIN rupanya mengikuti jalan zig-zag karena baru-baru ini justru dikembangkan rencana untuk memperluas cakupan IAIN dan mengubah paling sedikit dua IAIN menjadi Universitas Islam Negeri, dengan berbagai fakultas dalam bidang ilmu pengetahuan sosial dan alam. Pada 1970-an, proyek serupa pernah dipertimbangkan oleh Harun Nasution dan Menteri Agama waktu itu, Mukti Ali, kendati tidak terwujud.33 Pada akhir 1992, Sutan Takdir Alisjahbana, waktu itu Rektor Universitas Nasional Jakarta, menyesalkan penutupan Jurusan Tadris pada IAIN. Sebaliknya, ia berpendapat, agar lulusan IAIN memiliki wawasan luas dan ilmu pengetahuan serta teknik bangkit kembali di kalangan Muslim Indonesia, IAIN seharusnya membuka fakultas baru di samping fakultas-fakultas ilmu agama.34 Setelah pembicaraan pendahuluan di Departemen Agama dengan Zamakhsyari Dhofier --yang waktu itu menjabat Direktur Pembinaan Perguruan Agama Islam (D1TBINRUA) dan bertindak sebagai salah satu peserta utama diskusi-- pada Januari 1994 Menteri Agama, Dr. Tarmizi Taher, mengumumkan bahwa IAIN akan diubah menjadi universitas umum. Sebuah komisi yang mendapatkan tugas membahas kelayakan proyek tersebut dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri tanggal 25 Agustus tahun yang sama.35

Di samping masalah perkembangan IAIN, yang tampaknya mengikuti jalan zig-zag, rencana baru untuk mengubah IAIN menjadi Universitas Islam Negeri menimbulkan sejumlah pertanyaan: alasan yang disebutkan untuk proyek ini berbeda-beda dan tampaknya belum ada gagasan jelas dan umum mengenai tujuan dan prosedur pelaksanaanya.

Ada dua alasan yang disebutkan dalam berbagai kesempatan bagi proyek ini, dan keduanya berbeda. Pertama adalah kehendak untuk memenuhi harapan umat Islam dengan memberi mereka kedudukan yang lebih penting dalam pendidikan nasional.36 Argumen ini berkaitan dengan teori keberadaan golongan "sekuler" dan "Islam" dalam masyarakat Indonesia, yang masing-masing perlu diberi "hadiah." Sebelumnya kita sudah melihat bahwa teori itu perlu dikaji ulang. Barangkali argumen tersebut juga berkaitan dengan sejumlah analisis politik yang muncul baru-baru ini dan menyatakan bahwa pada periode terakhir umat Islam telah meraih tempat lebih baik dalam struktur politik dan sosial Indonesia. Argumen itu tampaknya juga berkaitan dengan aspirasi sebagian golongan Muslim berpendidikan tinggi untuk menempati kedudukan lebih penting dalam pembangunan nasional dan, dalam rangka itu, pendirian Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Semua persoalan tersebut berkaitan, tetapi semuanya masih menjadi objek perdebatan serta membutuhkan analisis lebih lanjut.37 Argumen lebih jelas untuk membenarkan pengembangan Universitas Islam Negeri adalah bahwa keberhasilan pembangunan nasional sebagian besar tergantung pada kualitas umat Islam, yang merupakan umat beragama terbesar di Indonesia.38

Alasan kedua yang disebutkan adalah keinginan memadukan kembali ilmu pengetahuan dan teknik, di satu pihak, dan agama, di lain pihak, setelah dipisahkan oleh pemikiran Barat modern.39 Aspirasi itu diilhami oleh berbagai perdebatan di luar negeri tentang "Islamisasi ilmu pengetahuan" serta tema-tema serupa. Namun, perdebatan di luar Indonesia itu belum menghasilkan kesepakatan mengenai sejumlah persoalan mendasar, dan mereka yang terlibat dalam diskusi tentang perubahan IAIN menjadi universitas Islam belum menghasilkan lebih dari sekadar pernyataan umum mengenai pemaduan kembali dua bidang tersebut. Argumen serupa adalah keinginan menjembatani jurang antara kaum Muslim yang dididik pada universitas umum dan yang dididik di IAIN. Keinginan itu, sebagaimana telah kita lihat, tidak baru.40 "Agar proses pembangunan tidak lepas kendali dan menimbulkan hasil negatif" merupakan argumen lain bagi upaya penyempitan jurang antara ilmu pengetahuan serta teknologi dan, di lain pihak, agama.41

Selain mengenai alasan perubahan IAIN menjadi Universitas Islam Negeri, kesepakatan tentang prosedur perwujudan proyek tersebut juga belum tercapai. Sejak 1994 telah diberitakan bahwa proyek percontohan akan dijalankan di IAIN Jakarta dan Yogyakarta.42 Namun, sampai kini proyek tersebut belum berjalan. Selain itu, tidak jelas apakah perubahan IAIN menjadi universitas akan terbatas hanya pada dua lembaga itu untuk selamanya. Rencana Induk Pembangunan IAIN untuk periode 1994/1995 - 2018/2019 mengandaikan demikian.43 Namun, pembatasan hanya pada beberapa IAIN karena alasan praktis bertentangan dengan aspirasi dasar untuk mengakhiri keterpisahan antara ilmu pengetahuan dan agama.

Perbedaan pendapat juga masih terjadi mengenai fakultas yang mesti dibuka di IAIN untuk mewujudkan perubahan. Dalam pernyataannya pada 1992, Sutan Takdir Alisjahbana mengusulkan pembukaan Fakultas Kedokteran, Ekonomi, Hukum dan Ilmu Politik.44 Pada Januari 1994, Menteri Agama menyebutkan Ekonomi dan Perbankan sebagai bidang studi yang layak dipertimbangkan. Pada kesempatan lain, sejumlah pejabat di Departemen Agama dan bahkan Menteri Agama sendiri mengusulkan untuk memulai dengan pembukaan Fakultas Psikologi dan Sosiologi.45 Dalam laporan Januari 1995, Tim Penyusun Studi Kelayakan, dalam rangka mematuhi peraturan mengenai universitas yang berlaku, mengusulkan tiga fakultas dalam bidang ilmu pengetahuan alam (matematika dan ilmu pengetahuan alam, teknik, kedokteran) dan tiga lagi dalam bidang sosial (psikologi, ilmu ekonomi, sosial dan politik).46 Namun bagaimanapun, tidak mungkin menyelesaikan perdebatan tentang prosedur perubahan IAIN menjadi universitas umum sebelum ada kejelasan mengenai tujuan proyek tersebut.

Dari diskusi mengenai persoalan terakhir, misalnya pada seminar tentang "Iptek Islami" yang diadakan pada 22 Oktober 1994 di IAIN Jakarta, tampak belum ada suatu pandangan rinci mengenai sifat pendidikan dan ilmu pengetahuan yang akan ditawarkan Universitas Islam Negeri yang akan dibangun. Berbagai gagasan yang dilontarkan masih sangat umum dan kadang kala samar-samar. Beberapa peserta berpendapat bahwa ilmu pengetahuan pada lembaga tersebut mesti dikendalikan oleh nilai keagamaan atau menerima dasar etis dan moral dari nilai tersebut.47 Ada juga yang mengemukakan bahwa agama mesti memberi latar metafisis dan ontologis bagi ilmu pengetahun.48 Namun, pada berbagai kesempatan, banyak yang menggarisbawahi bahwa objektivitas kegiatan ilmiah harus terjamin dalam universitas itu.49 Soal akankah ada perbedaan antara cara ilmu kedokteran atau teknik sipil, misalnya, yang dikembangkan atau diajarkan oleh seorang ilmuwan Muslim pada satu universitas di Indonesia yang telah ada dan oleh seorang ilmuwan pada Uneversitasitas Islam Negeri yang direncanakan, belum mendapatkan jawaban jelas.

Soal lain adalah, apa yang akan dicontoh dari lembaga Perguruan Tinggi Islam yang sudah ada dan sejauh mana? Tiga anggota Tim Penyusun Studi Kelayakan pernah mengunjungi berbagai Perguruan Tinggi di India, Iran, dan Malaysia untuk studi banding.50 Misi tersebut tidak menghasilkan kesimpulan atau usulan rinci. Namun, susunan Universitas Islam Negeri mendatang, seperti dirancang dalam laporan akhir Tim Penyusun Studi Kelayakan, paling dekat dengan model Universitas Teheran dan Universitas Ferdowsi Masyad di Iran, yang memiliki fakultas ilmu agama di samping fakultas lain, tetapi dengan sejumlah mata kuliah agama yang wajib, antara lain filsafat Islam serta Sejarah dan Kebudayaan Islam.51

Agak menarik karena pada umumnya pemerintah dan kebanyakan Muslim Indonesia tidak mengambil Iran sebagai model. Al-Azhar dewasa ini, yang mempunyai sejumlah fakultas non-agama dan, karena itu, telah berubah banyak dari model al-Azhar yang pernah menjadi sumber inspirasi penting bagi pendirian IAIN, juga mendapat perhatian. Namun, status sosialnya dalam masyarakat Mesir masa kini dianggap kurang menarik. Sebab al-Azhar, dalam pandangan banyak orang, berfungsi sebagai pilihan akhir bagi mereka yang gagal diterima di universitas lain dan karena dalam al-Azhar yang raksasa itu status fakultas-fakultas agama tradisional telah turun sampai di bawah status banyak fakultas yang diciptakan belakangan.52 Kritik lain adalah bahwa model al-Azhar hanya mempertemukan fakultas agama dan fakultas non-agama dalam satu lembaga, tanpa benar-benar melampaui dikotomi antara kedua tradisi ilmiah. 53

Kesimpulan

Dalam bahasan singkat ini saya telah menjelaskan bahwa IAIN berada pada titik temu antara tradisi ilmu pengetahuan pribumi dan sejumlah tradisi ilmiah asing, antara negara dan masyarakat sipil, serta antara ilmu pengetahuan umum dan ilmu agama. Karena itu, IAIN adalah lembaga yang sangat menarik dan kemungkinan besar unik. Di lain pihak, IAIN menghadapi berbagai kecenderungan dan tekanan. Banyak persoalan menyangkut IAIN menuntut pertimbangan lebih matang, khususnya proyek mutakhir untuk mengubah IAIN menjadi Universitas Islam Negeri. Proyek ini pun memberi kita alasan tambahan untuk menyatakan bahwa IAIN pada usia 40 tahun sedang berada di persimpangan jalan.

Catatan

*Artikel yang pernah dimuat dalam jurnal Perta pada September 1977 ini merupakan terjemahan, dengan sedikit penyesuaian, dari makalah berjudul "The Institut Agama Negeri Islam at the Crossroads. Some Notes on the Indonesian State Institutes for Islamic Studies" yang disajikan pada First International Conference on Islam and the 21st Century (panel Islam and Education), Leiden, 3-7 Juni 1996. Teks berbahasa Inggris akan diterbitkan oleh INIS, Leiden/Jakarta dalam kumpulan makalah konferensi tersebut, di bawah redaksi D. Douwes and N.J.G. Kaptein.

1. Latar belakang sejarah IAIN pertama ini akan diberi dalam paragraf "IAIN antara Negara dan Masyarakat Sipil" di bawah.

2. Keterangan Departemen Agama Republik Indonesia (data 1995/1996).

3. Gillett, Margaret, "The IAIN in Indonesian Higher Education," Muslim Education Quafferly (Cambridge, U.K.), 8 (1990), 1, halaman 21-32. Artikel ini pada asalnya disajikan sebagai makalah pada VIIth World Congress of Comparative Education, Montreal, 26-30 Juni 1989.

4. Dhofier, Zamakhsyari, "The Intellectualization of Islamic Studies in Indonesia," Indonesia Circle (London), 58 (Juni 1992), halaman 19-31, diterbitkan ulang, bersama sejumlah artikel lain menyangkut IAIN, dalam Muhaimin, A.G. (ed.), Zamakhsyari Dhofier on Tradition and Change in Indonesian Islamic Education (Jakarta: Office of Religious Research and Development, Ministry of Religious Affairs [Badan Litbang Depag], 1995), halaman 61-86. Rujukan dalam artikel ini adalah pada terbitan ulang tersebut.

5. Menurut jadwal, INIS Newsletter mestinya diterbitkan dua kali setahun, tetapi sejak 1994 penerbitannya terlambat. Redaksi sedang berusaha mengatasi keterlambatan.

6. Meuleman, Johan Hendrik dan Henri Chambert-Loir, "Les instituts islamiques publics indonesiens," dalam Grandin, Nicole dan Marc Gaborieau (red.), Madrasa. La transmission du savoir dans le monde musulman (Paris: Argumertts, 1997), halaman 199-216.

7. Dhofier, "The Intellectualization of Islamic Studies," halaman 65 dst.

8. Sikap negatif terhadap ilmu pengetahuan alam juga disebutkan dalam "The Intellectualization of Islamic Studies," halaman 69. Baik integrasi erat antara ilmu tasawuf dan berbagai mata kajian agama lainnya maupun hubungan erat dalam kedua bidang studi tersebut antara Hijaz dan Asia Tenggara, ditampakkan secara jelas dalam Azyumardi Azra, "The Transmission of Islamic Reformism to Indonesia: Networks Middle Eastern and Malay-lndonesian 'Ulama' in the Seventeenth and Eighteenth Centuries," disertasi belum diterbitkan, Columbia University, New York, 1992 [akan diterbitkan KITLV, Leiden]; terjemahan Indonesia: jaringan ulama. Timur Tengah dan kepulauan Nusantara abad XVII. Melacak Akar-Akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia (Bandung: Mizan 1994).

9. Dhofier, "The Intellectualization of Islamic Studies," halaman 67-68. Beberapa tahun lalu mahasiswa Indonesia di al-Azhar menjadi objek kajian intensif oleh Mona Abaza; lihat khususnya karyanya Islamic Education. Perceptions and Exchanges Indonesian Students in Cairo (Paris, Association Archipel, 1994).

10. Mengenai pembaruan berturut-turut pada al-Azhar, lihat Reid, Donald Malcolm, "Al-Azhar", dalam John L. Esposito (ed. utama), The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World (New York/Oxford: Oxford University Press, 1995, jil. I), halaman 168 dst. Untuk sejarah singkat IAIN, lihat Informasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) (Jakarta: Departemen Agama Rl, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1988/1989), halaman 1 dst., yang diterbitkan pada saat yang sama dalam versi Inggris: Information on State Institute for Islamic Studies (IAIN).

11. Dhofier, "The Intellectualization of Islamic Studies," halaman 71.

12. Misalnya dalam Tim Penyusun Studi Kelayakan Pengembangan IAIN Menjadi Universitas Negeri, Laporan Hasil Studi Kelayakan Pengembangan IAIN Menjadi Universitas Islam (Jakarta: Departemen Agama Rl, Proyek Perguruan Tinggi Agama - IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 31 Januari 1995), halaman 2.

13. Syadali, Ahmad, "Harun Nasution dan Perkembangan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta" dalam Aqib Suminto dll., Refleksi Pembaharuan Pemikiran Islam. 70 Tahun Harun Nasution (Jakarta: LSAF, 1989), halaman 276; Mastuhu, "Harun Nasution dan Identitas IAIN Jakarta," dalam Aqib Suminto, Refleksi Pembaharuan, halaman 280 dst.

14. Cf. autobiografi Harun Nasution, diterbitkan berdasarkan serangkaian wawancara oleh Zaim Uchrowi dan Ahmadie Thaha dan diterbitkan dengan judul "Menyeru Pemikiran Rasional Mu'tazilah," dalam Aqib Suminto, Refleksi Pembaharuan, halaman 30 dst.

15. Mastuhu, "Harun Nasution dan Identitas IAIN Jakarta," halaman 280 f.

16. Lihat Dhofier, "The Intellectualization of Islamic Studies," halaman 61 dst. dan Dhofier, "The Role of Traditional Islamic Educational Institutions in the Universalization of Basic Education in Indonesia", dalam Muhaimin (ed). Zamakhsyari Dhofier on Tradition and Change, halaman 56.

17. Kebijakan tersebut dijelaskan dalam berbagai kesempatan oleh Menteri Agama, Munawir Sjadzali.

18. Perbincangan dengan salah satu calon.

19. Perbincangan dengan M. Quraish Shihab, Rektor IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta dan Mastuhu, Pembantu Rektor IV pada IAIN yang sama.

20. Rencana Induk Pembangunan IAIN, dokumen tak diterbitkan Departemen Agama RI Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Jakarta, tanpa tahun (1993 atau 1994), halaman 5-6. Sebenarnya, kebanyakan golongan "sekuler" juga beragama Islam, tetapi jika dibandingkan dengan golongan "Islam" mereka kurang menekankan ciri khas Islami dalam negara dan masyarakat yang dibentuk setelah kemerdekaan yang baru diraih.

21. Informasi Institut Agama Islam Negeri.

22. Dalam artikel ini, tanpa merujuk pada diskusi teoritis khusus tentang anggitan apapun, saya memakai istilah "masyarakat sipil" dalam arti penduduk negeri, bersama berbagai organisasi dan prakarsa mereka, sebagai mitra --atau lawan dalam kasus tertentu-- negara, beserta berbagai pejabat dan agen lain, aparatur, dan kebijakannya.

23. Sebagaimana digarisbawahi secara khusus oleh Zamakhsyari Dhofier dalam artikelnya "The Role of Traditional Islamic Educational Institutions," halaman 50, dan "Pesantren and the Development of Islam in the New Order," dalam Muhaimin (ed.), Zamakhsyari Dhofier on Tradition and Change, halaman 87-104.

24. Karena peraturan baru, IAIN tidak lagi menerima lulusan pesantren dan karena itu tidak ada lagi data statistik tentang jumlah mereka. Pernyataan saya bahwa jumlah mereka tetap tinggi berdasarkan pengalaman saya sebagai dosen IAIN dan perbincangan dengan mahasiswa serta sesama dosen IAIN. Mengenai aksi protes bulan April 1992 menentang peraturan baru di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, yang menunda penerapannya lebih lama daripada IAIN lain, lihat INIS Newsletter, VIII (1992), 15-16; laporan itu diterbitkan ulang dalam Darul Aqsha; Dick van der Meij; dan Johan Hendrik Meuleman, Islam in Indonesia. A Survey of Events and Developments from 1988 to March 1993 (Jakarta: INIS, 1995), halaman 410-411.

25. Pada 1986 sekitar 10% dari pesantren Indonesia dipimpin lulusan IAIN (Dhofier, "Pesantren and the Development", halaman 99, merujuk pada survei yang diadakan Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat [P3M]).

26. Steenbrink, Karel A., Pesantren Madrasah Sekolah. Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen (Jakarta, LP3ES, 1986) [terjemahan sebagian dari disertasi Universitas Katolik Nijmegen, Belanda, 1974], halaman 89 dst.; beeby, C.E., Assessment of Indonesian Education: A Guide in Planning (Wellington, New Zealand Council for Educational Research bekerja sama dengan Oxford University Press, 1979), halaman 231, sebagaimana disebutkan dalam Gillett, "The IAIN in Indonesian Higher Education," halaman 25. Mesti diperhatikan bahwa kedua penulis membahas tahap yang relatif dini dalam perkembangan pemerintahan Indonesia pasca-penjajahan.

27. Dhofier, "The Role of Traditional Islamic Educational," halaman 49 dst.

28. Tentang sejarah dualisme tersebut, lihat Steenbrink, Pesantren Madrasah Sekolah, bab I.

29. Persetujuan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan hanya diperlukan untuk urusan tertentu, seperti kenaikan pangkat seorang dosen menjadi guru besar.

30. Untuk kritik terhadap skematisasi itu dari sudut pandang historis, lihat Takashi Shiraishi, An Age in Motion: Popular Radicalism in Java, 1912-1926, (Ithaca: Cornell University Press, 1990).

31. Namun, sejumlah IAIN terus menerima mahasiswa baru pada jurusan tersebut. Walaupun, setelah lulus, mereka tidak diterima sebagai pegawai dalam sekolah negeri, mereka tetap menemukan pekerjaan sebagai guru pada sekolah swasta. IAIN yang masih menerima mahasiswa baru untuk jurusan Tadris adalah IAIN di daerah tempat sekolah agama swasta masih membutuhkan banyak guru baru (perbincangan dengan Choliluddin A.S., Wakil Dekan I, Fakultas Tarbiyah, IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta).

32. Untuk perincian lihat INIS Newsletter, II (1989), halaman 9; VI (1991), halaman 12-13; diterbitkan ulang dalam Aqsha dll., Islam in Indonesia, halaman 386-387, 399.

33. Republika, 5 Januari 1996.

34. INIS Newsletter, IX (1993), halaman 18; diterbitkan ulang dalam Aqsha dll., Islam in Indonesia, halaman 424-425.

35. INIS Newsletter, XI (1995), halaman 14; laporan Hasil Studi Kelayakan, halaman 80 dst.

36. Laporan Hasil Studi Kelayakan, halaman 8.

37. Mengenai makna politik dan sosial pendirian ICMl, lihat Muzani, Saiful, "Kultur Kelas Menengah Muslim dan Kelahiran ICMI: Tanggapan Terhadap Robert W. Hefner dan Mitsuo Nakamura," Studia Islamika (majalah internasional diterbitkan IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta), 1,1 (April-Juni 1994), halaman 207-235. Artikel tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa kalimat terakhir tentang perkembangan ICMI belum diucapkan.

38. Laporan Hasil Studi Kelayakan, halaman 7.

39. Laporan Hasil Studi Kelayakan, halaman 4, 6, 27, 29 dst., 34; "Lesehan 38 Tahun IAIN Kita. Pendirian UIN Perkecil Dikotomi llmu Agama dan Umum," Akrab (majalah bulanan Kanwil Depag DKI), 12, 152 (Februari 1996), halaman 6-7.

40. Argumen ini disebutkan dalam Laporan Hasil Studi Kelayakan, halaman 27.

41. Laporan Hasil Studi Kelayakan, halaman 1, 6.

42. INIS Newsletter, 11 (1995), halaman 14.

43. Rencana Induk Pembangunan IAIN, halaman 31.

44. INIS Newsletter, IX, halaman 14.

45. INIS Newsletter, XI, halaman 14.; Pelita, 21 April 1994; Republika, 23 April 1994.

46. Laporan Hasil Studi Kelayakan, halaman 12. Rencana Induk Pembangunan IAIN, Lampiran II mengusulkan Fakultas Komunikasi yang mengandung Jurusan Dakwah serta Jurusan Komunikasi, dan Fakultas Ilmu Ekonomi.

47. Laporan Hasil Studi Kelayakan, halaman 8, 35.

48. Laporan Hasil Studi Kelayakan, halaman 35, 46 dst, 63.

49. Laporan Hasil Studi Kelayakan, halaman 34-35; cf. op. cit., halaman 9; Rencana Induk Pembangunan IAIN, halaman 10.

50. Lembaga yang dikunjungi adalah berikut Jamia Millia Islamia dan Aligarch Muslim di India, Universitas Imam Sadiq, Universitas Teheran, dan Universitas Ferdowsi Masyad di Iran; Universitas Kebangsaan Malaysia dan Universitas Islam Antarbangsa di Malaysia (Laporan Hasil Studi Kelayakan, halaman 65 dst.).

51. Cf. Laporan Hasil Studi Kelayakan, halaman 10 dan 69-70.

52. Perbincangan dengan Dr. Azyumardi Azra, Wakil Direktur Pusat Pengkajian Islam Masyarakat (PPIM) IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Cf. Dhofier, "The Intellectualization of Islamic Studies", halaman 73.

53. Demikianlah dinyatakan dalam sebuah artikal dalam Institut, majalah bulanan mahasiswa IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Januari 1996, halaman 15). Cf. juga "Dikotomi Ilmu, Fardlu Ain dan Fardlu Kifayah," Republika, 5 January 1996 serta sejumlah artikel lain dalam Republika nomor yang sama; Ali Anwar, "Universitas Islam Negeri: Lembaga Pendidikan Kelas Dua?," Hikmah (Bandung), 1 Maret 1996, halaman 19.